Sponsors Link

Kebijakan Fiskal – Tujuan, Fungsi dan Instrumen

Sponsors Link

Dalam dunia ekonomi pasti kita akan sering mendengar tentang kebijakan, karena tanpa kebijakan maka jalannya perekonomian suatu negara akan menjadi berantakan atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Keberadaan kebijakan dalam dunia ekonomi adalah sebagai landasan atau dasar semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia ekonomi baik dalam ruang lingkup kecil hingga besar. Untuk itulah kebijakan selalu ada dalam penyebutan ekonomi. Seperti layaknya fungsi sepatu bagi kaki kita, kaki kita diumpamakan sebagai kegiatan ekonomi dan sepatu adalah kebijakan yang melindungi jalnnya perekonomian. Ada banyak kebijakan yang diterapkan dalam dunia ekonomi, salah satunya adalah kebijakan fiskal.

Pengertian

Pertama kalinya kita akan membahas tentang pengertian dasar dari kebijakan  fiskal sendiri. Kebijakan berasal dari akar kata bijak yang artinya mahir atau ahli, bisa juga diartikan tajam dalam berfikir, arah dan pebuh budi dalam bertindak. Untuk imbuhan ke-an yang menemani kata bijak diartikan sebagai rangkaian atau susunan sebuah konsep yang dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang telah direncanakan atau disiapkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk kata fiskal berasal dari bahasa Inggris fisc yang berarti sebuah pembendaharaan ataupun pengaturan keluar masuknya uang. Dari dua pengertian tersebut bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan fiskal bisa didefinisikan sebagai suatu kebijakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran sekaligus pemasukan atau pendapatan negara sebagai sebuuah langkah konkret untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas tanpa adanya masalah inflasi dan krisis uang.

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang bertindak untuk mengarahkan kondisi perekonomian suatu bangsa menjadi lebih baik dan produktif dari sebelumnya, dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan. Kebijakan fiskal ini fokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar. Mungkin kita berfikir kalau fokusnya pada jumlah uang yang beredar, maka apa bedanya dengan kebijakan moneter. Memang kebijakan hampir sama dengan kebijakan moneter namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Bisa dibilang bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka atau dalam momen untuk mendapatkan dana segar serta bagaimana pemerintah menggunakan dananya tersebut untuk keperluan berbelanja atau melakukan sebuah pembangunan, tentunya dengan adanya kebijakan fiskal ini ada acuan bagi pemerintah agar bijak dalam menggunakan dana yang ada. Dan intinya kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengeluaran dan pemasukan negara.

Perlu anda ketahui bahwa kebijakan fiskal ini memiliki dua macam aspek di dalamnya, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Untuk aspek kualitatif hal-hal yang menjadi pembahasan antara lain jenis-jenis pajak, segala jenis pembayaran dan subsidi. Sedangkan untuk aspek kuantitatif hal-hal yang menjadi pembahasan adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan jumlah uang yang harus ditarik dan dibelanjakan. Kebijakan fiskal diberlakukan oleh pemerintah dalam tujuan untuk mempengaruhi hukum permintaan dan penawaran yang ada dalam masyarakat, dengan cara melakukan perubahan insentif bagi perusahaan dan individu. Untuk lebih mudah memahi kebijakan fiskal, salah satu contohnya adalah APBN.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sangat kompleks yakni untuk mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera, serta untuk menentukan arah dan tujuan, bidikan, prioritas pembangunan bangsa atau pembangunan nasional dan tentunya menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Adapun tujuan-tujuan kebijakan fiskal antara lain :

  1. Mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran

Mengatasi pengangguran merupakan salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan fiskal. Kegagalan atau ketidakmampuan mencapai kesempatan kerja penuh tidak hanya berakibat pada tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal namun juga dampak buruknya bisa menambah jumlah pengangguran yang ada. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi negara.

Dengan adanya kebijakan fiskal inilah diharapkan masalah pengangguran ini bisa diatasi, diharapkan dengan diterapkannya kebijakan ini semua pihak yang bersangkutan terutama lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi dan jumlah SDM yang ada. Misalkan dengan mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki tidak harus memiliki sebuah ijazah resmi ataupun tidak mereka tetap bisa berkreasi seperti halnya ada sebuah pergerakan masyarakat berupa UKM (usaha kerja masyarakat) yang bisa menjadi peluang kerja bagi para pengangguran. Terbukti bahwasannya 94% sumbangan ekonomi Indonesia diperoleh dari UKM dan 6% dari industri yang sebagaian besar dikuasai oleh asing. Untuk itulah dengan adanya kebijakan fiskal masalah pengangguran bisa diatasi.

  1. Mempertahankan stabilitas harga

Tujuan selanjutnya adalah kestabilan harga, disini kebijakan fiskal selalu berusaha untuk menjaga harga pasar tidak mengalami penurunan dan kelonjakan yang tinggi. Dua hal ini akan berakibat fatal perekonomian negara, ketika harga terus menurus turun maka yang akan terjadi adalah akan terjadi banyak gulung tikar dan pengangguran karena usaha-usaha yang bukan milik negara bisa dibilang swasta dan UKM akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebuah keuntungan, kebanyakan dari mereka ada yang balik modal saja bahkan ada juga yang tekor atau rugi. Sedangkan jika harga terus menerus melonjak naik maka yang akan terjadi adalah inflasi.

Baca juga : faktor penyebab kelangkaan – pengertian inflasi menurut para ahli

sponsored links
Dengan adanya inflasi memang bisa bermanfaat bagi kaum-kaum pengusaha yang mampu memanfaatkannya dengan baik yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun apakah kita tidak berfikir bagaimana masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah maka mereka akan kesulitan dalam situasi harga yang terus menerus naik. Tidak hanya itu dampak negatif dari inflasi, sektor swasta juga akan merasakan dampak dari inflasi karena dengan adanya situasi ini para investor lebih suka dengan produk yang tahan lama seperti halnya tanah dan bangunan. Selain itu dalam jangka panjang inflasi ini akan mengurangi trust dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam menghadapi dan mengatasi masalah inflasi ini, kebijakan fiskal menerapkan beberapa cara yakni :

  • Dengan menyeimbangkan uang yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia sebagai Bank sentral di Indonesia diharapkan mampu menerapkan suku bunga Bank umum dengan nilai yang tinggi, dengan tujuan banyak masyarakat yang menabungkan uangnya ke Bank sehingga secara otomatis uang yang beredar di masyarakat akan turun dengan sendirinya.
  • Menyeimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan penyediaan produk baik barang maupun jasa sesuai dengan uang tersebut.
  • Mengurangi pengeluaran dari pemerintah dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan pos-pos vital yang dimiliki pemerintah.
  • Menggelorakan sadar dan wajib pajak bagi semua kalangan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayarnya. Agar pemerintah mampu mengadakan sebuah pembangunan dengan uang pajak yang selalu rutin dibayarkan oleh semua anggota wajib pajak.
  • Mencari alternatif berupa mencari pinjaman ke luar negeri.
  1. Memacu pertumbuhan ekonomi negara

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu hal mutlak yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan kemjuan di bidang ekonomi ini maka keberlangsungan hidup negara tersebut akan terjamin tanpa adanya gangguan yang berarti. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mencari sebuah trobosan atau inovasi baru yang mampu berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara serta mencari sebuah pemecahan masalah untuk digunakan dikemudian hari ketika banyak problem dan tantangan yang menyerbu perekonomian negara.

Artikel terkait ekonomi :

  1. Mendorong lajunnya investasi.

Investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Untuk itulah kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong agar kegiatan investasi ini terus bertambah dan bertambah agar hasil dari padanya bisa dimanfaatkan sebagai pembangunan nasional dan lain sebagainya. Namun juga harus diingat dan diperhatikan ketika investor atau yang melakukan investasi adalah orang asing maka kita harus selektif dan cekatan dalam mengurusinya dan mengamati segala pergerakan mereka, karena takutnya dengan sifat yang selalu ingin menjadi pemiliki seluruhnya. Jika itu terjadi maka kita sebagai bangsa ini akan mengalami penurunan drasatis dan kegagalan dimanapun investor asing berlabu

  1. Untuk mewujudkan keadilan sosial

Arti dari keadilan sesungguhnya adalah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, bukan berarti harus sama. Salah satu contohnya ketika seorang Ibu memberikan uang saku pada anaknya tentu berbeda antara anak SD dan perguruan tinggi, pasti uang saku anak yang sudah kuliah lebih banyak daripada anak yang SD hal ini disesuaikan dengan kebutuhannya, inilah yang disebut dengan sebuah keadilan. Begitu juga keberadaaan kebijakan fiskal ini untuk membuat dan menciptakan keadilan sosial. Dalam hal ini kebijakan fiskal berusaha untuk membagi rata atau mendistribusikan pendapatan. Kebijakan fiskal selalu berupaya untuk membuat keseimbangan antara kaya dan miskin bukan kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin jadi diupayakan semua pihak mendapatkan sebuah kecukupan bidang ekonomi. Salah satu cara untuk bisa meratakan pendapatan bisa melalui pembayaran pajak.

Artikel terkait pajak :

Fungsi Kebijakan Fiskal

Disamping memiliki beberapa tujuan kebijakan fiskal memiliki beberapa fungsi, dimana fungsi tersebut melangkapi keberadaan dan penguatan kebijakan fiskal di dunia ekonomi sendiri, fungsi-fungsi itu antara lain :

  1. Mengoptimalkan penggunaan Sumber daya alam dan sumber daya manusia

Sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara, tanpa kehadiran dua komponen tersebut maka kegiatan perekonomian akan terencam musnah. Sumber daya pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi namun juga langsung bisa dikonsumsi oleh manusia. sedangkan sumber daya manusia sebagai aspek pengelola dari sumber daya alam yang masih mentah menjadi produk yang siap pakai atau sudah matang siap untuk dikonsumsi. Kehadiran kebijakan fiskal adalah untuk menyeimbangkan natara sumber daya alam yang ada dengan sumber manusia yang ada, karena percuma jika hanya salah satunya yang menonjol sebab akan menimbulkan sebuah ketimpangan dan permasalahan baru. Contohnya ketika sumber daya alam melimpah dan tidak ada tenaga ahli yang mengelola maka sumber daya yang ada akan menumpuk dan tidak ada gunanya. Di sisi lain ketika sumber daya manusia atau para ahli banyak dan tidak ada sumber daya alam yang memadai maka mereka akan pindah ke negara orang karena menganggap tenaganya tidak diperlukan di negaranya sendiri. Maka kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai penyeimbang dan pengoptimalan sumber daya yang ada baik dari alam dan manusianya.

  1. Mengoptimalkan kegiatan investasi

Investasi merupakan salah satu kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara tentunya. Dengan terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi maka peluang usaha-usaha yang mendatangkan keuntungan besar untuk pemasukan bagi devisa negara. Bagaimanapun kehadiran kebijakan fiskal untuk membuka seluas-luasnya peluang bagi para pemiliki modal untuk menginvestasikan modalnya.

Artikel terkait investasi :

Instrumen Kebijakan Fiskal

Selain fungsi, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen yang menjadi ciri kahsnya. Adapun instrumen kebijakan fiskal, diantaranya sebagai berikut :

  1. Anggaran belanja seimbang

Sesuai dengan namanya yaitu seimbang, maka disini adalah menggunakan perpaduan antara anggaran defisit dan anggaran surplus, yaitu dengan memadukan antara konsep pengelauran lebih banyak daripada pemasukan dan juga menggunakan konsep pemasukan yang lebih banyak daripada pengeluaranya. Jadi pada dasarnya anggaran seimbang ini menjadi salah satu poerantara diantara keduaanya, anggaran ini bisa menggunakan anggaran sesuai dengan waktu dan kondisinya. Ketika keadaan atau kondisi perekonomian negara mengalami inflasi maka konsep anggaran surplus, dan ketika situasi menunjukkan keadaan yang tidak stabil maka anggaran yang digunakan adalah anggaran defisit.

  1. Pembiayaan fungsional

Untuk kebijakan ini fokus pada penyesuaian anggaran negara dengan menentukan biaya atau anggaran yang digunakan oleh pemerintah dengan sedemikian rupa hingga tidak memiliki pengaruh bagi pendapatan atau pemasukan negara secara langsung. Kebijakan pembiayaan fungsional ini memiliki tujuan utama untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja dnegan membuka berbagai lapangan pekerjaan baru. Dalam kebijakan ini pula pajak dan pengeluaran pemerintah ditempatkkan atau diposisikan dalam tempat yang berbeda. kebijakan ini dipelopori atau dicetuskan oleh A.P Liner.

  1. Anggaran defisit atau Kebijakan fiskal ekspansif

Anggaran defisit merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memeberikan stimulus pada sebuah perekonomian dengan cara mengupayakan untuk membuat pengeluaran negara untuk belanja dan pembangunana lebih besar daripada pemasukan yang ada selama kurun  waktu tertentu. Mungkin kita berfikir mengapa cara atau kebijakan ini dipakai padahal dilihat dari satu sisi hal ini merugikan negara, namun sebenarnya tidak pada dasarnya kebijakan ini dilakukan hanya pada situasi ekonomi yang resesif karena hal ini akan menguntungkan bagi negara.

Sponsors Link

Anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yakni :

  • Defisit konvensional

Defisit jenis ini adalah anggaran defisit yang dihitung berdasarkan atas selisih antara realisasi total pembelanjaan dan realisasi total pengeluaran, termasuk di dalamnya juga dana hibah.

  • Defisit moneter

Defisit moneter adalah anggaran defisit yang hasilnya diperoleh dari perhitungan berdasarkan antara selisih antara realisasi total belanja negara (tidak termasuk pembayaran pokok ataupun hutang) serta realisasi dari total penerimaan (tidak termasuk di dalamnya penerimaan dari hutang)

  • Defisit operasional

Difisit operasional hampir senada dengan defisit moneter, namun perbedaannya terletak dalam nilai yang diukur. Dalam difisit operasional nilai yang dihitung adalah nilai riil atau asli bukan nilai nominal.

  • Defisit primer

Defisit primer adalah defisit yang jumlahnya dihitung dari selisih antara realisasi dari belanja total (belum termasuk pembayaran pokok dan hutang) dan total penerimaan.

  1. Anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif

Untuk anggaran surplus ini sebenarnya adalah kebalikan dari anggaran defisit, jika pada anggaran defisit pengeluaran pemerintah lebih ditekankan daripada pemasukannya, namun jika dalam anggaran surplus maka pemasukan negara adalah menjadi fokus perhataian diharapkan pemasukan negara lebih besar dari penegeluaran negara baik untuk pembangunan atau investasi dan lainnya. Kebijakan ini diberlakukan ketika situasi ekonomi pada kondisi yang ekspansi serta memanas (overheating). Hal ini semata hanya dilakukan untuk menurunkan tekanan dan desakan yang kian tinggi dari permintaan. (Baca juga : hukum permintaan dan penawaran)

  1. Stabilitas anggaran otomatis

Stabilitas disini diartikan sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keadaan dan kondisi perekonomian yang sudah bagus dengan cara menyesuaikan anggaran yang dimiliki negara, dengan memperhatikan penggunaan biaya atau dana, dalam kebijakan ini diusahakan untuk menekan pengeluaran negara dengan sesuatu yang lebih bermanfaat dan tentunya dengan biaya minimum namun bisa menghasilkan banyak hasil.

  1. Pengelolaan anggaran

Pengelolaan anggaran ini merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk menjaga sebuah kestabilan perekonomian negara. Cara atau alternatif yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan serta menggunakan hasil pajak atau pinajaman sebagai modal dasarnya. Dimana hasil pajak dan pinajaman ini menjadi satu kesatuan utuh dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Konsep dari pengelolaan anggaran ini senada dengan adanya anggaran seimbang, dimana ketika kondisi perkonomian lesu atau tidak berkembang maka anggaran surplus yang diterapkan sedangkan ketika terjadi inflasi kita akan menerapkan tanpa adanya dana cuma BMT. Untuk pendekatan pengelolaan anggaran ini dicetuskan oleh pertama kali oleh Alvin Hansen.

Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok pembahasan dalam kebijakan fiskal, diantaranya :

  1. Arah kebijakan fiskal dalam APBN
  • Kebijakan fiskal diarahkan supaya negara bisa memberikan biaya untuk pengeluaran dan penyelenggaraan program-program atau rencana pemerintah secara efisien, tepat guna dan jauh dari kata korupsi.
  • Kebijakan fiskal diarahkan untuk turut serta dalam menjaga kestabilan ekonomi serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
  • Kebijakan fiskal hadir untuk diarahkan kepada perumusan dalam menyusun rangkaian kegiatan yang mampu menjadi problem solving atau pemecahan masalah-masalah yang diprioritaskan berdasarkan perutran suatu negara layaknya undang-undang, seperti halnya kemiskinan, pendidikan, pembangunana, sarana prasarana (infrastuktur).
  • Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang diarahkan kepada penykongan atau sebagai pendukung dari keberadaan serta pelaksanaa otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal diantara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.
  1. Strategi kebijakan fiskal dalam APBN
  • Menurunkan serta meminimalisir defisit anggaran atas keberadaan PBD.
  • Memperbaiki dan menyusun pendapatan negara dengan baimdan terstruktur dengan pembayaran pajak serta hal-hal yang tidak berkaitan dengan pajak (non-pajak).
  • Mengoptimalkan anggaran belanja yang telah tersedia, tidak boleh sampai hutang kalau bisa dengan dana minimal mendapatkan sesuatu yang luar biasa.
  • Merangsang kemudia mendukung kegiatan perekonomian negara agar senantiasa bisa maju dan berkembang.
  • Memperbaiki dan merkonstruksi sistem adminitrasi, perpajakan, bea dan cukai dengan tujuan bisa menjadi lebih baik lagi.
  • Memperinci atau mendetailakan alokasi kebutuhan prioritas anggaran belanja yang berhak diterima oleh negara.
  • Mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran belanja ke setiap daerah yang memang membutuhkan serta tidak mengesampingkan hukum atau peraturan yang sudah ada.
  • Memaksimalkan kebijakan pembiayaan defisit anggaran dengan menggunakan biaya dan resiko yang rendah.

Sejarah Kebijakan Fiskal di Indonesia

Tak lengkap rasanya bila di suatu pembahasan tentang hal-hal yang meliputi sejarah kita masing-masing individu. Kita akan menengok zaman sebelum kita dilahirkan di tanah air Indoinesia yang tidak mudah menyerah, penuh taktik dan strategi yang digunakan dan masih banyak lainnya. Berikut adalah analisis kebijakan fiskal dari tahun ke tahunnya.

  1. Kebijakan fiskal tahun 1999-2000
  • Menciptakan rangsangan fiskal
  • Memperkuat dan memperketat basis penerimaan anggaran
  • Mendukung dan berkontribusi aktif dalam program rekapitalisasi perbankan
  • Mempertahankan dan tetap beracuan pada prinsip pembiayaan defisit.
  1. Kebijakan fiskal tahun 2002
  • Memperjuangkan volume dan rasio dana dan anggaran yyang diberikan oleh PBD.
  • Rasio atau intensitas hutang pemerintah bisa diminimalisir.

Itulah sedikit paparan serta pembahasan seputar kebijakan fiskal, salah sau kebijakan ekonomi yang fokus pada pembahasan pengeluaran serta pemasukan pemrintah.

Advertisement

*Jika artikel ini bermanfaat, mohon di share ^V^!

, , , ,
Oleh :
Kategori : Moneter