Sistem ekonomi terpusat termasuk dalam bentuk sistem ekonomi terencana, dan disebut juga sebagai sistem ekonomi sentral atau komando. Sistem ekonomi terpusat adalah suatu sistem ekonomi yang kegiatannya berpusat, diatur dan diawasi oleh pemerintah. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah memiliki hak penuh untuk mengorganisir faktor produksi dan alokasi hasil produksi dalam suatu negara.
Sistem ekonomi terpusat berpaham sosialis-komunis yang merupakan wujud pemikiran Karl Marx (1818-1883). Namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) telah menggunakan sistem ekonomi terpusat sebelum Karl Marx mencetuskannya.
Pendapat Karl Marx yang mendasari prinsip sistem ekonomi terpusat ini, mengatakan bahwa jika kepemilikan pribadi dihapus maka tidak akan terdapat kelas-kelas pada masyarakat sehingga akan menguntungkan semua pihak. Sesuai dengan pemikiran Karl Marx tersebut, sistem ini memiliki tujuan agar kemakmuran masyarakat tercapai secara merata dan tidak terjadi kesenjangan serta penindasan ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. (Baca juga : Hubungan Ekonomi dan Politik)
Ciri Ciri Sistem Ekonomi Terpusat
Sistem ekonomi terpusat memiliki ciri yang mudah dipahami, yaitu segala kegiatan ekonominya diatur dan diawasi oleh pemerintah yang bertindak sebagai central planning atau perencana pusat. Berikut pemaparan singkat tentang ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat :
- Pemerintah bertanggung jawab penuh pada keputusan kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis produksi apa dan berapa yang dihasilkan ditentukan oleh pemerintah. Pun pada proses penyaluran atau distribusi hingga kegiatan konsumsi oleh masyarakat dikelola, diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah.
- Pemerintah tidak memberikan kebebasan pada perorangan maupun kelompok untuk melakukan kegiatan ekonomi, karena sepenuhnya telah dikuasai oleh pemerintah.
- Hak pribadi tidak diakui karena semuanya diatur oleh pemerintah.
- Segala sumber daya ekonomi meliputi faktor modal maupun produksi dimiliki oleh pemerintah. Masyarakat tidak memiliki hak apa pun atas sumber daya ekonomi.
- Semua warga negara atau masyarakat merupakan karyawan bagi negara. Warga negara tidak bisa bebas memilih pekerjaan yang diinginkan. (Baca juga : Pengaruh Ekonomi Terhadap Pendidikan)
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Terpusat
Dalam penerapannya, semua jenis sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Termasuk juga sistem ekonomi terpusat ini yang memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut :
- Perekonomian ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah
- Pemerintah lebih mudah dan leluasa melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian produk barang dan jasa yang beredar di pasar
- Kemakmuran masyarakat atau warga negara lebih terjamin.
- Persentase krisis ekonomi jarang terjadi karena sistem perekonomian direncanakan sepenuhnya oleh pemerintah
- Mengurangi atau menghindari terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi
- Pengangguran dapat dikendalikan oleh pemerintah
- Pemerataan dan pengendalian harga lebih mudah dilakukan
- Distribusi pendapatan lebih mudah dilaksanakan
- Pasar barang dan jasa dalam negeri berjalan lancar dan aman
(Baca juga : Fungsi Ilmu Ekonomi)
Adapun kekurangan dari sistem ekonomi terpusat, di antaranya sebagai berikut :
- Matinya inisiatif dan kreatifitas individu atau kelompok masyarakat karena karya maupun inovasi pribadi kurang dihargai oleh pemerintah
- Individu dan kelompok masyarakat tidak memiliki wewenang apa pun dalam kegiatan ekonomi karena kegiatan dan kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah
- Masyarakat tidak bebas memilih dan mengelola sumber daya yang ada karena semua sumber daya dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah
- Pihak swasta tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi
- Pemerintah bersifat paternalisme yaitu sistem kepemimpinan yang berdasar pada hubungan antara yang memimpin dan dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak (KBBI, red.)
- Masyarakat tidak bebas dalam menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan, karena masyarakat secara otomatis telah menjadi karyawan bagi negara
- Mengalami proses yang lambat dalam perkembangan atau kemajuan perekonomian
- Adanya indikasi monopoli oleh pemerintah yang merugikan masyarakat
Negara yang Menganut Sistem Ekonomi Terpusat
Karena segala kegiatan diatur dan dikuasai oleh pemerintah, maka kualitas pemerintah sebagai pelaku utama sistem ekonomi terpusat sangatlah berperan penting guna keberhasilan penerapan sistem ekonomi ini.
Negara yang menerapkan sistem ekonomi terpusat adalah negara-negara yang menganut paham sosialis dan komunis. Seperti : Uni Soviet (sekarang Rusia) dan beberapa negara Eropa Timur yang memakai sistem ekonomi terpusat hingga akhir abad 20. Saat ini, hanya Korea Utara, Kuba, Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam yang masih menggunakan sistem ekonomi terpusat ini. Namun negara-negara itu pun tidak lagi sepenuhnya mengatur faktor produksi. Misalnya Cina yang mulai longgar dalam peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta untuk mengontrol dan mengelola faktor modal serta faktor produksinya sendiri. (Baca juga : Manfaat Ekonomi Internasional)
Berikut pemaparan negara yang masih menganut sistem ekonomi terpusat :
- Korea Utara
Korea Utara menganut sistem ekonomi terpusat dikarenakan pendudukan Uni Soviet (sekarang Rusia) tahun 1945 yang lebih dulu menganut sistem ini. Namun sejak runtuhnya Uni Soviet yang merupakan penyokong ekonominya, perekonomian Korea Utara tumbang dan belum pulih sepenuhnya. Hingga kondisi tersebut memicu kelaparan pada tahun 1990-an yang menewaskan rakyat hingga 1,5 juta jiwa.
Sistem ekonomi negara ini sepenuhnya dimiliki dan direncanakan oleh pemerintah (autarki). Jadi hampir seluruh sendi kehidupan Korea Utara dilaksanakan oleh perusahaan milik negara semacam BUMN, dengan pekerjanya dari rakyat sendiri sebagai pegawai negeri. Sehingga rakyat menjadi sangat bergantung pada pemerintah terkait masalah makanan, minuman, rumah, pendidikan dan kesehatan. Imbasnya, rakyat Korea Utara terlalu bergantung pada pemerintah. Namun timbal balik berupa gaji yang diberikan pemerintah pada pegawai negeri sangat rendah.
Sebuah penelitian oleh Institut Unifikasi Nasional Korea milik Korea Selatan, kondisi perekonomian Korea Utara ditunjang oleh kaum perempuan. Mayoritas mereka berprofesi sebagai pedagang pasar informal yang terus berkembang beberapa tahun terakhir. Mereka menghasilkan hampir 70% pendapatan keluarga.
Keuangan Korea Utara difokuskan untuk pembiayaan teknologi nuklir dan bom hidrogen. Banyak negara-negara yang melakukan embargo pada Korea Utara, sehingga ia cukup kesulitan untuk melakukan perdagangan luar negeri. Beberapa negara yang tidak melakukan embargo hanyalah Afrika, Cina, negara Timur Tengah, dan Rusia. Cara Korea Utara menghasilkan devisa negaranya melalui sektor-sektor berikut :
- Pariwisata
- Patung dan seni lukis
- Restoran
- Tekstil
- Pertambangan
- Penjualan rudal, roket, dan senjata api
- Narkoba metamfetamin
(Baca juga : Negara yang Menganut Sistem Ekonomi Liberal)
- Kuba
Seperti halnya Korea Utara, Kuba menganut sistem ekonomi terpusat dikarenakan pendudukan oleh tentara sekutu, yaitu Spanyol. Namun hal itu tidak menjadikannya negara yang makmur. Bahkan Kuba mengalami krisis pangan ekstrim ketika Uni Soviet runtuh. Disebabkan faktor ketergantungan terhadap pasokan Uni Soviet yang meliputi minyak, pangan dan perdagangan. Ditambah lagi embargo dari Amerika Serikat. Akhirnya Kuba melakukan revolusi dengan menerapkan perubahan pada sendi-sendi kehidupannya seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, sumber energi, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 1965, Kuba diatur oleh Partai Komunis Kuba.
Akhirnya pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi krisis negaranya, yaitu dengan menjadikan lahan pemerintah sebagai lahan bersama dan dikelola masyarakat. Para petani juga turut serta melalui tindakan-tindakan perubahan seperti mengubah kondisi kekurangan pupuk, pestisida dan bahan bakar menjadi peluang beralih ke pertanian organik. Mereka juga membuat suatu komunitas petani yang mengatur produksi pertanian dengan jenis yang berbeda antara petani satu dengan yang lain, sehingga tercipta kondisi saling melengkapi. Penduduk pun tak kalah melakukan peran, yaitu menerapkan sistem rumah terbuka, sistem yang mengharuskan setiap keluarga memiliki lahan agar dapat menanam bahan makanan yang dibutuhkan.
Sebagai negara yang menganut sistem sosialis, Kuba melakukan perencanaan ekonomi secara terpusat dengan penyerahan atas manajemen produksi pangan dan distribusinya pada tingkat lokal atau masyarakat. Karena hal itu, produksi dan distribusi pangan menjadi terorganisir dengan baik. Panen bahan makanan pun terus meningkat. Sehingga ketersediaan pangan pulih hingga tingkat memadai. Saat ini Kuba memiliki kedaulatan sistem pangan paling kokoh dalam sejarahnya. (Baca juga : Fungsi Ilmu Ekonomi Regional dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah)
- Republik Rakyat Cina
Berawal dari masa kepemimpinan Mao Zedong, Cina menerapkan strategi pembangunan seperti milik Uni Soviet. Dengan partai komunis sebagai partai tunggal negara, Cina menggunakan sistem sosialis sebagai dasar ekonominya.
Pada tahun 1978 Cina mulai melakukan reformasi sektor ekonomi terpusat menjadi lebih kapitalis namun tetap di bawah pengaruh politik partai komunis. Melalui kebijakan yang disebut Sosialisme Pasar, Dong Xiao Ping menetapkan status kaya sebagai hak kaum sosialis, dan kemiskinan bukan bagian dari sosialis. Perubahan pandangan ini menjadi tahap penting atas keberhasilan ekonominya saat ini. Oleh karena pemikiran Dong Xiao Ping tersebut, tahun 1980 Cina mengembangkan wilayah Shenzhen sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Kunci keberhasilan pembangunan ekonomi Cina terdiri dari 3 hal, yaitu :
- visi dan misi pembangunan jangka panjang yang solid dan berkesinambungan melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun
- strategi pengembangan pengetahuan dasar
- birokrasi yang kuat dan efektif oleh Partai Komunis Cina
Dalam perkembangannya, Cina telah memperbolehkan pihak swasta untuk melakukan apa pun guna pemenuhan kebutuhannya serta mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, asal tidak melanggar kekuasaan pemerintah dan mengganggu kepentingan umum. Namun demikian, pemerintah masih merupakan penguasa dalam perekonomian Cina. Bentuk-bentuk kekuasaan pemerintah terletak pada sistem perbankan, kebijakan fiskal, sektor perdagangan, dan pengendalian devisa. (Baca juga : Cara Mengatur Keuangan pribadi)
- Vietnam
Vietnam memiliki partai tunggal negara yang memegang posisi penting dalam kebijakan hubungan luar negeri, yaitu Partai Komunis Vietnam. Negara ini merupakan negara sosialis yang percaya akan keunggulan sosialisme dan meyakini bahwa sosialis akan menang dalam pertarungan blok barat dan blok timur. Namun sistem sosialis yang dijalankannya selama ini kurang menguntungkan pada bidang ekonomi. Pertanian sebagai tumpuan utama ekonomi memiliki produktifitas yang rendah, sehingga tidak mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal tersebut juga mengakibatkan rentan terhadap krisis.
Karena lemahnya ekonomi domestik dengan kekuasaan politik partai komunis yang sangat kuat, menjadi penting bagi Vietnam untuk lebih terbuka dan memperluas hubungan luar negerinya. Karena hal itu merupakan peluang besar untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan pertahanan. Keterbukaan tersebut diterapkan tanpa mengabaikan kekuatan sistem politik sosialis. Maka pada tahun 1990-an Partai Komunis Vietnam membuat suatu keputusan, yaitu pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta dan masyarakat untuk turut serta di bidang ekonomi. Sejak saat itu perekonomian Vietnam lebih terbuka terhadap investor asing dan ia memperoleh bantuan serta hubungan perdagangan dengan negara lain secara maksimal.
Cara pemerintah Vietnam menarik investasi asing sebanyak mungkin ke dalam negeri yaitu dengan menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama dengan negara lain. Meski secara politik ideologi masih komunis, namun dari segi ekonomi Vietnam menerapkan prinsip-prinsip liberal untuk memudahkannya melebur dalam sistem perdagangan bebas dunia.
Itulah keempat negara yang masih menganut sistem ekonomi terpusat. Penyebab tidak lagi banyak negara yang sepenuhnya menganut sistem ekonomi ini, dikarenakan pada praktiknya tidak sedikit yang gagal menjalankan prinsip sosialis sebagai pandangan hidup negaranya baik secara moral, ekonomi, sosial maupun politik. Juga kurang cakapnya kemampuan pemerintah untuk menangani masalah yang muncul di area pusat maupun daerah. Selain itu pemerintah mudah melakukan penyelewengan-penyelewengan dalam kebijakan, peraturan maupun prosedur disebabkan adanya dominasi dan pengaruh yang sangat besar. (Baca juga : Pengertian Motif Ekonomi)
