8 Jenis Kebijakan Perdagangan Internasional

Kegiatan dari impor dan ekspor diatur dan dilakukan oleh  berbagai perusahaan atau negara. Kegiatan ekspor dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan negara. Aktivitas dari impor juga dapat membantu untuk mendapatkan jasa atau barang yang tidak ada di dalam negeri. Ketahui manfaat ekspor dan impor.

Sehingga ekspor dan impor dapat disebut juga sebagai tujuan perdagangan internasional. Kebijakan ekspor sendiri bertujuan supaya produksi dalam negeri dapat terlindungi dan tidak hanya mencari keuntungan saja.

Dalam proses perdagangan internasional tentunya setiap negara mempunyai kebijakan atau aturan perdagangan internasionalnya sendiri. Kebijakan inilah yang harus dipatuhi dan dijalani oleh semua pihak yang terlibat dalam perdagangan tersebut tanpa terkecuali agar manfaat perdagangan internasional dapat diarsakan.

Hal ini bertujuan supaya tujuan dari adanya kebijakan ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Jika nilai ekspor lebih tinggi daripada impor atau jika nilai ekspor positif berarti kegiatan tersebut mampu memberikan kontribusi yang baik bagi pendapatan nasional sehingga berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berikut ini adalah beberapa jenis kebijakan perdagangan internasional:

• Tarif

Tarif merupakan sejenis pajak yang dibebankan kepada barang impor. Specific Tariffs atau tarif spesifik ditetapkan sebagai beban tetap terhadap tiap unit barang impor, contohnya setiap barel minyak adalah 6 USD dollar.

Tarifold Valorem atau Od Valorem Tariffs merupakan pajak yang ditetapkan berdasarkan pada persentase tertentu dari nilai suatu barang impor.

Contohnya yiatu tarif  30 persen terhadap mobil impor. Pada kedua contoh tersebut diketahui bahwa dampak tarif dapat meningkatkan biaya dari pengiriman barang atau komoditi ke suatu negara.

• Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor yaitu pembayaran yang dalam jumlah tertentu kepada perseorangan atau perusahaan yang menjual produknya ke luar negeri. Subsidi ekspor dapat berupa spesifik yang artinya ada nilai tertentu per masing-masing unit barang atau Od Valorem yang menghitung presentase dari nilai produk yang diekspor tersebut.

Jika pemerintah menetapkan subsidi ekspor, maka si pengirim akan mengekspor produknya hingga batas selisih harga domestik dan harga luar negeri yang sama dengan nilai dari subsidi. Subsidi ekspor dapat meningkatkan harga di negara pengekspor produk. Sedangkan subsidi ekspor di negara pengimpor membuat harganya menjadi turun.

• Pembatasan Impor

Import Quota atau disebut juga pembatasan impor adalah pembatasan langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor dari negara lain. Pembatasan ini umumnya ditetapkan dengan memberikan lisensi ke beberapa individu atau perusahaan.

Contohnya negara Amerika Serikat membatasi impor barang berupa keju dan perusahaan dagang tertentu saja yang boleh untuk mengimpor keju. Karena pembatasan tersebut maka masing-masing perusahaan tersebut hanya mendapat kuota sejumlah tertentu setiap tahun untuk mengimpornya, dan tentu saja tidak boleh melebihi dari jumlah maksimum yang sudah ditetapkan tersebut.

Ukuran besarnya kuota bagi setiap perusahaan berdasarkan pada jumlah keju yang diimpor dari tahun-tahun sebelumnya.

• Larangan Ekspor Sukarela

Voluntary Restraint Agreement (VRA) atau disebut juga kesepakatan pengendalian sukarela merupakan bentuk pembatasan (kuota) atas perdagangan yang dikenakan kepada negara pengimpor oleh pihak negara pengekspor.

Adanya pembatasan ini meliputi kondisi ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Contoh alasan ekonomi di antaranya yaitu larangan ekspor karena ingin mendorong perkembangan industri lokal agar terus berkembang dan tidak ketergantungan dengan bantuan pemerintah.

VRA memiliki beberapa keuntungan legal dan politis yang membuat VRA menjadi salah satu perangkat kebijakan perdagangan yang lebih diikuti dalam beberapa tahun ini. Akan tetapi, jika dilihat dari kacamata ekonomi, pengendalian ekspor sukarela ini mirip sekali dengan kuota impor.

Di mana lisensinya diberikan kepada pemerintah negara luar sehingga menjadikan sangat mahal bagi negara pengimpor. VRA sering menjadi lebih mahal bagi para negara pengimpor jika dibandingan dengan tariff yang harus membatasi impor dalam jumlah sama.

• Persyaratan Kandungan Lokal

Persyaratan kandungan lokal atau yang disebut juga dengan Local Content Requirement adalah peraturan dengan memberi syarat bagian tertentu dari unit fisik contonya kuota impor minyak Amerika Serikat pada sekitar tahun 1960.

Aturan dari kandungan lokal sudah digunakan secara luas oleh banyak negara berkembang yang berfokus dalam mengalihkan basis manufakturnya dari perakitan ke intermediate goods.

• Subsidi Kredit Ekspor

Subsidi kredit ekspor sedikit mirip dengan subsidi ekspor. Perbedaannya ada di bentuk pinjaman yang disubsidi kepada si pembeli.

• Pengendalian Pemerintah (National Procurement)

Pembelian yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah diatur dengan ketat dan dapat diarahkan kepada barang yang diproduksi dalam negeri walaupun barang tersebut biayanya lebih mahal daripada barang yang diimpor. Contohnya adalah industri telekomunikasi di benua Eropa.

Negara memberi syarat negara di Eropa yang pada dasarnya bebas untuk saling berdagang. Akan tetapi, para pembeli utama dari alat telekomunikasi tersebut adalah para perusahaan telepon. Di negara-negara Eropa perusahaan tersebut sampai dengan sekarang masih dimiliki oleh pemerintah.

• Politik Dagang Bebas

Politik dagang bebas adalah kondisi dari masing-masing pemerintah suatu negara dalam memberikan kebebasan untuk kegiatan ekspor impornya. Kebebasan inilah yang mampu memberika beberapa keuntungan secara signifikan, contohnya harga menjadi relatif murah atau kualitas barang menjadi semakin tinggi.