Peran Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi – Produsen, Konsumen dan Distributor

Review by : Yuli SE., MM

Perekonomian yang adil dan merata adalah impian semua rakyat. Untuk menciptakan perekonomian yang seperti itu diperlukan kehadiran pemerintah sebagai pengatur. Tanpa campur tangan pemerintah, besar kemungkinan bila perekonomian dalam negeri akan sangat timpang hanya karena tidak adanya pihak yang mengatur. Namun, pemerintah tidak hanya sekedar pengatur perekonomian namun juga berperan sebagai pelaku ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi sangatlah vital karena tanpa campur tangan pemerintah; perekonomian negara bisa timpang karena dikuasai oleh beberapa kelompok saja. (Baca juga : bentuk-bentuk pasar)

Lalu, apa sajakah peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi?

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai peran pemerintah, ada baiknya bila kita menilik terlebih dahulu pengertian pemerintah/negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah adalah suatu sistem, sekelompok orang, atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara yang menjalankan wewenang untuk mengatur kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di suatu wilayah/negara. Dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok masyarakat yang diberi wewenang untuk memegang kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Karena kekuasaan yang dimiliki pemerintah adalah kekuasaan tertinggi. Hal ini yang membedakan antara pemerintah dengan para pelaku bisnis lainnya. Dengan kekuasaan tertinggi, pemerintah memiliki peran besar sebagai pelaku serta pengatur ekonomi.

Pemerintah memang memiliki andil yang besar sebagai pengatur perekonomian. Namun, pemerintah juga memiliki peran sama besar sebagai pelaku ekonomi yang berperan penting sebagai produsen, distributor, serta konsumen. Dalam pelaksanaanya, pemerintah secara umum dibagi berdasarkan wilayah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kegiatan perekonomian di wilayah masing-masing, pemerintah daerah maupun pusat membutuhkan berbagai kebutuhan penunjang lainnya yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah mempunyai fungsi penting untuk menguasai beberapa sektor perekonomian; yaitu cabang produksi yang vital bagi negara dan menguasai hajat hidup masyarakat luas dan juga cabang produksi yang kurang diminati oleh koperasi maupun BUMS namun tidak menguasai hajat hidup masyrakat. Adapun peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut

1. Sebagai Produsen

Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki tujuan utama yaitu kegiatan produksi untuk mencapai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang yang lantas dijadikan sebagai lahan produksi oleh pemerintah adalah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup masyarakat luas maupun bidang produksi yang kurang diminati oleh pihak swasta atau koperasi. Selaku produsen, pemerintah mendirikan (BUMN) dan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdapat di setiap provinsi di Indonesia untuk memproduksi barang-barang yang vital bagi banyak orang. Berbagai BUMN/BUMD telah didirikan pemerintah dalam berbagai bidang seperti perusahaan listrik negara, pabrik pupuk, pabrik semen, pegadaian, perkebunan, dan lain sebagainya.

Pemerintah, dalam hal ini BUMN/BUMD melakukan berbagai kegiatan produksi yang meliputi pembangunan tenaga listrik, pembangunan sarana transportasi masal, pembangunan perusahan air minum bagi masyarakat, dan lain sebagainya. Adapun wujud konkrit kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah secara spesifik yaitu:

Pemerintah menyediakan kredit atau pinjaman untuk masyarakat kecil melalui pegadaian.
Pemerintah menjaga ketersediaan pupuk untuk petani melalui P.T. Pupuk Kujang dan P.T. Pupuk Sriwijaya.
Pemerintah memastikan ketersediaan minyak gas dan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri melalui P.T. Pertamina.

2. Sebagai Distributor

Kegiatan distribusi juga tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Distribusi adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan suatu barang atau jasa hasil produksi ke konsumen. Namun, karena wilayah negara yang sangat luas; maka pemerintah harus hadir sebagai distributor untuk menyalurkan hasil pembangunan atau hasil produksi agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati. Sebagai contoh P.T. PLN yang menyalurkan keperluan listrik untuk semua lapisan masyarakat. Kegiatan distribusi oleh pemerintah adalah hal yang vital dan harus dijalankan dengan lancar. Apabila ada ketidaklancaran dalam distribusi akan mempengaruhi banyak hal dalam perekonomian seperti kelangkaan barang tertentu, pemerataan pembangunan yang kurang merata, dan juga harga barang yang melambung tinggi.

(Baca juga: Faktor Penyebab Kelangkaan)

Selain mendistribusikan hasil produksi dari perusahaan negara, pemerintah juga mendistribusikan hasil produksi dari perusahaan swasta yang dirasa perlu untuk disalurkan ke masyarakat luas seperti hasil laut atau hutan yang dikelola oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kegiatan distribusi vital yang dilakukan pemerintah:

Melalui BULOG, pemerintah menyalurkan bahan pokok kepada masyarakat.
Melalui P.T. PLN, pemerintah menyalurkan listrik untuk memenuhi kebutuhan akan energi tersebut kepada masyarakat.
Melalui P.T. Telkom, pemerintah menyalurkan jasa telepon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi dan internet.
Pemerintah juga menyalurkan pencabutan subsidi BBM yang dialokasikan untuk kesehatan masyarakat melalui asuransi kesehatan rakyat miskin dan untuk kemajuan pendidikan melalui dana BOS atau Biaya Operasional Sekolah.
Pemerintah juga menyediakan kredit bunga rendah yang dikhususkan untuk usaha kecil dan menengah dari bank-bank milih negara.
Pemerintah melalui Depnaker, kebutuhan akan tenaga kerja bisa disalurkan kepada yang membutuhkan.

3. Sebagai Konsumen

Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi juga meliputi peran pemerintah sebagai konsumen. Sebagai konsumen, pemerintah juga membutuhkan banyak barang sebagai operasional sehari-hari untuk kegiatan rapat, survey, dan lain-lain yang membutuhkan komputer, kertas, kendaraan, dan juga tenaga ahli. Sama halnya ketika pemerintah menjalankan tugas kepemerintahannya untuk melayani rakyat seperti membangun gedung sekolah, jalan raya, ataupun rumah sakit. Sudah tentu pemerintah membutuhkan bahan-bahan seperti pasir, semen, batu bata, dan lain sebagainya. Namun kegiatan konsumsi pemerintah tidak hanya terbatas itu saja. Kegiatan belanja negara sangatlah banyak seperti membeli senjata serta peralatan lain untuk keperluan pertahanan negara, membeli peralatan kesehatan, membayar gaji pegawai dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaanya, kegiatan konsumsi pemerintah tidak boleh dilakukan dengan sembarang ataupun untuk keperluan perserorangan saja. Namun, semua rincian pembelanjaan negara sudah terangkum jelas dalam APBN atau APBD.

Sebagaimana kita ketahui, pemerintah memang mempunyai andil sangat besar dalam mengatur perekonmian negara. Namun, semua kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah telah diatur secara jelas dalam APBN dan APBD. Semua hal yang dilakukan pemerintah dalam kiprahnya sebagai pelaku ekonomi bertujuan untuk memeratakan pembangunan dan memastikan agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan pembangunan tersebut.

ratyh