Dampak Demokrasi Terpimpin

Republik Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Hanya saja, pada masa lalu, ternyata Indonesia juga sempat menganut sistem demokrasi terpimpin pada masa pemerintahan presiden pertama RI, Ir.Soekarno. Lalu apa itu sebenarnya demokrasi terpimpin? Apa perbedaannya dengan demokrasi yang lain dan apa dampak demokrasi terpimpin tersebut?

Secara pengertian Demokrasi Terpimpin adalah salah satu sistem pemerintahan dimana segala kebijakan dan keputusan terpusat pada sosok presiden, Ir.Soekarno, pada saat itu. Demokrasi terpimpin ini pernah menjadi salah satu sistem pemerintahan RI pada tahun 1959-1965 dimana konsep dari demokrasi terpimpin ini sudah diutarakan oleh Ir.Soekarno pada pembukaan sidang Konstituante pada 10 November 1956. Demokrasi terpimpin inilah yang menjadi faktor pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya.

Demokrasi terpimpin sebenarnya bukanlah sebuah konsep kepemimpinan yang dibuat atau diberlakukan secara asal. Melainkan karena adanya berbagai latar belakang hingga akhirnya Ir.Soekarno selaku presiden mengambil langkah khusus. Beberapa latar belakang dari diberlakukannya demokrasi terpimpin tersebut adalah:

• Terdapat banyak gerakan saparatis di daerah-daereah Indonesia yang dapat menyebabkan ketidakstabilan negara,
• Program yang sudah dirancang oleh kabinet tidak pernah berjalan secara utuh karena selalu diadakan perombakan atau pergantian kabinet. Hal ini menjadikan banyaknya pembangunan ekonomi tersendat sehingga pembangunan secara umum berjalan lambat.
• Terjadinya kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Walaupun hanya berlangsung selama lima tahun, namun ada banyak dampak demokrasi terpimpin dimana beberapa diantaranya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Secara umum, dampak-dampak tersebut terbagi menjadi dua dampak: dampak positif dan dampak negatif. Dan beberapa dampak positif demokrasi terpimpin tersebut adalah:

1. Mencegah Perpecahan Indonesia

Dampak demokrasi terpimpin yang pertama adalah mencegah terjadinya perpecahan Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena kekuasaan, kebijakan, dan keputusan berpusat kepada presiden sehingga tidak akan ada perbedaan paham antara pemimpin daerah yang berada dibawahnya.

Dalam hal ekonomi, dampak demokrasi terpimpin juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi campuran dimana walaupun kegiatan pasar bebas bisa dilakukan oleh masing-masing individu, namun dalam penerapannya, segala aktifitas diawasi dan diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi inilah yang menjadi salah satu alasan banyak terjadinya perpecahan karena perbedaan pendapatan yang sangat jauh antara anggota masyarakat yang ada.

2. Memberikan Indonesia Pedoman Hidup

Demokrasi terpimpin ternyata mampu memberikan pedoman hidup yang jelas bagi Republik Indonesia: Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 inilah yang kemudian menjadi dasar berjalannya segala aktifitas termasuk ekonomi didalamnya. Dalam UUD 1945 inilah kemudian dijelaskan tentang perbedaan ekonomi terbuka dan tertutup secara pelaksanaannya dalam pembangunan negara. Selain itu, UUD 194545 juga menjadi salah satu dasaran dari dilaksanakannya ekonomi pancasila sekaligus menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan ekonomi pancasila sehingga dalam pelaksanaannya tidak melenceng dari dasar negara.

3. Mencegah Krisis Yang Berkepanjangan

Dampak demokrasi terpimpin lainnya adalah mencegah terjadinya krisis yang berkepanjangan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi atau seluruh harga-harga kebutuhan hidup naik secara terus menerus. Hal ini bisa terjadi karena seluruh kebijakan dan keputusan tentang perekonomian dilakukan oleh presiden sebagai pusat kepemimpinan negara dan tidak ada yang bisa menentangnya.

4. Cikal Bakal Lembaga Tinggi Negara

Lembaga tinggi negara yang saat ini ada merupakan salah satu bagian dari beberapa lembaga tinggi negara yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Seperti misalnya Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berasal dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MRPS). Tidak hanya MPRS, karena demokrasi terpimpin juga pernah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang memiliki andil dalam pembentukan lembaga tinggi negara lainnya yang ada saat ini.

Seperti telah disinggung diawal, dampak demokrasi terpimpin ternyata tidak hanya terdiri dari dampak positif karena ada pula dampak negatif demokrasi terpimpin. Dan beberapa dampak negatif dari demokrasi terpimpin tersebut adalah:

1. Pembubaran DPR

Pembubaran DPR adalah dampak demokrasi terpimpin yang lainnya. Pembubaran ini terjadi pada DPR hasil pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1960 karena DPR tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (RAPBN) yang diajukan oleh presiden Ir.Soekarno.

2. Masa Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Penetapan masa jabatan presiden menjadi seumur hidup menjadi salah satu dampak demokrasi terpimpin yang masih diingat sampai saat ini. Pasalnya pengangkatan presiden seumur hidup ini dilakukan oleh MPRS yang anggotanya diangkat oleh presiden beberapa waktu sebelumnya.

3. Pengangkatan Mentri

Salah satu ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar ketentuannya adalah pengangkatan ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) sebagai mentri. Hal ini menyalahi ketentuan karena menurut UUD 1945 DPR memiliki kedudukan sebagai anggota legislatif. Pengangkatan menteri ini tentu akan membawa arah yang baru bagi pemerintahan saat itu dimana salah satunya memiliki andil terhadap bentuk-bentuk yayasan yang saat ini jumlahnya semakin banyak.

4. Presiden Memegang Penuh Kuasa Negara

Salah satu ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah kebebasan dalam berekonomi namun tetap dalam pengawasan. Hal ini menyebabkan pasar tidak bisa menentukan sendiri arah ekonominya karena sumber daya vital pendukungnya dimiliki oleh pemerintah. Hal inilah yang juga terjadi sebagai dampak demokrasi terpimpin dimana presiden memegang seluruh keputusan dan kebijakan termasuk kebijakan ekonomi.

5. Militer Terjun Langsung Dalam Dunia Politik

Dampak demokrasi terpimpin selanjutnya yang tentu masih menjadi ingatan tersendiri bagi beberapa orang adalah ketika pihak militer diberikan peluang untuk memasuki dunia politik. Hal ini tentu termasuk pelanggaran yang dilakukan karena menjadikan pihak militer tidak fokus dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara akibat disibukkan dengan urusan politik negara. Walaupun hubungan militer dengan politik sama seperti hubungan ekonomi dan politik, namun keamanan negara adalah salah satu hal yang tidak bisa ditawar dan harus dipertahankan.

6. Banyak Penyimpangan UUD 1945

Dari beberapa dampak demokrasi terpimpin diatas, setidaknya kita menjadi tahu bahwa pada saat demokrasi terpimpin banyak terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan bernegara. Banyaknya penyimpangan yang terjadi saat itu tentu menjadi salah satu penentu faktor pertumbuhan ekonomi saat ini.

Itulah beberapa dampak demokrasi terpimpin yang bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita sekaligus sebagai bahan pembelajaran agar segala dampak negatif tersebut tidak terulang lagi di Indonesia. Semoga bermanfaat.