Contoh Kebijakan Akuntansi Perusahaan Dagang pada Suatu Negara

Terdapat berbagai bidang spesialisasi akuntansi. Pada akuntansi sendiri terdapat kebijakan akuntansi yang tertera di PSAK 25 yang disahkan pada tanggal 18 November 2015. Pada PSAK 25 berisi tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Pada kesempatan kali ini akan difokuskan pada pembahasan tentang kebijakan akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas atau perusahaan, harus dapat menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Pengakuan memiliki arti pada saat kapan dan kondisi seperti apa elemen akuntansi tertentu diakui. Pengukuran memiliki arti berapa banyak elemen akuntansi tertentu yang diakui. Sedangkan penyajian memiliki arti bagaimana cara penyajian elemen akuntansi tertentu tersebut di laporan keuangan.

Dalam pemilihan kebijakan akuntansi oleh suatu entitas atau perusahaan, terdapat aturan-aturan yang perlu diikuti. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat standar akuntansi keuangan (SAK) yang spesifik untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu, maka standar akuntansi keuangan (SAK) tersebut digunakan dalam menerapkan kebijakan akuntansi dengan mempertimbangkan panduan aplikasi terkait.

2. Jika tidak terdapat standar akuntansi keuangan (SAK) yang spesifik untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi tertentu, maka manajemen menggunakan pertimbangan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang menghasilkan syarat-syarat informasi sebagai berikut:

• Informasi harus relevan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna.
• Informasi harus dapat diandalkan. Dalam hal ini, penyajian yang ada di laporan keuangan harus jujur dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasnya. Laporan keuangan tidak hanya berisi transaksi, peristiwa, dan kondisi dalam bentuk hukum, tetapi laporan keuangan juga harus mencerminkan substansi ekonomi. Laporan keuangan harus bersifat netral (tidak condong pada pihak tertentu). Laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan yang sehat dan lengkap untuk semua hal yang material.

Pertimbangan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi adalah dengan memperhatikan:

• Ketentuan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) mengenai hal yang berkaitan dengan apa yang sedang dipertimbangkan.
• Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan terkait definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran dari elemen akuntansi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban.
• Standar akuntansi lainnya yang dibuat oleh badan penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi lainnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan selagi masih mengikuti kerangka dasar yang sama dan tidak bertentangan pada ketentuan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Setelah entitas atau perusahaan memilih kebijakan akuntansi, maka kebijakan akuntansi tersebut dijalankan dan diterapkan secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa. Jika standar akuntansi keuangan (SAK) mengatur dan mengizinkan pengelompokkan pos-pos, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok.

Contoh Kebijakan Akuntansi Perusahaan Dagang

Terdapat perbedaan laporan keuangan jasa dan dagang. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan akuntansi pada perusahaan dagang, antara lain:

1. Entitas atau perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara komparatif, yaitu penyajian laporan keuangan suatu periode harus diikuti laporan keuangan periode yang lalu. Misal, untuk menyajikan laporan keuangan tahun 2017, maka laporan keuangan tahun 2016 juga ikut disajikan secara berdampingan.
2. Jika terdapat aset lancar dan aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan, maka aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, tetapi dimasukan ke golongan liabilitas jangka pendek.
3. Persediaan bisa dihitung atau dinilai dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode first in first out (FIFO) atau masuk pertama keluar pertama, dan metode biaya rata-rata tertimbang. Entitas atau perusahaan harus menentukan metode mana yang akan digunakan secara konsisten untuk menghitung persediaan.
4. Pencatatan persediaan barang dagang bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu metode periodik (periodic inventory system) dan metode permanen (perpetual system). Entitas atau perusahaan harus menentukan metode mana yang akan digunakan secara konsisten untuk pencatatan persediaan.
5. Entitas atau perusahaan menggunakan rumus biaya yang sama untuk persediaan yang sifat dan kegunaan serupa bagi entitas dan boleh menggunakan rumus biaya lain untuk persediaan yang sifat dan kegunaannya berbeda.
6. Adanya pengelompokan pos-pos persediaan sesuai dengan persamaan sifat dan fungsi atau kegunaan.
7. Terdapat beberapa cara menghitung biaya penyusutan atau penyusutan aset tetap.