Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar Yang Harus Diketahui

Usaha telah diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, secara umum ke perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produksi barang yang berkaitan dengan industri dan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan atau pemberian jasa. Perusahaan manufaktur dan jasa telah dikelompokkan menjadi mikro, kecil dan menengah berdasarkan investasi pada pabrik dan mesin dan peralatan masing-masing.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar

Seperti ketika mengetahui definisi dan akhirnya bisa membedakan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Maka berikut rinciannya seperti yang akan dijabarkan di bawah ini:

Usaha Mikro

Ini merupakan sebuah usaha yang produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun sebuah badan usaha. Dimana ciri-ciri usaha mikro biasanya memiliki nilai aset dari 50 juta rupiah hingga mencapai 300 juta rupiah.

Usaha Kecil

Ini adalah jenis usaha yang merupakan ekonomi produktif yang bisa berdiri sendiri yang akan dikelola dan dimiliki oleh perorangan maupun dikelola oleh sebuah badan usaha, namun bukan sebuah anak cabang maupun dikuasai secara tidak langsung dari perusahaan besar lainnya. Adapun ciri-ciri usaha kecil adalah memiliki nilai kekayaan 50 juta hingga 2,5 miliyar.

Usaha Menengah

Ini adalah jenis usaha produktif lainnya selain usaha kecil maupun usaha mikro yang akan diatur oleh sebuah badan usaha maupun perorangan yang juga bukan bagian dari sebuah perusahaan atau bagian dari sebuah perusahaan besar lainnya. Dimana kriteria dari usaha menengah ini adalah usaha yang memiliki nilai kekayaan atara 500 juta hingga 10 miliyar.

Usaha Besar

Usaha besar ini merupakan salah satu usaha produktif dibidang ekonomi yang akan menmghasilkan kekayaan atau nilai penjualan tahunan sebanyak lebih dari 10 miliyar.

Klasifikasi UMKM

Jika kita meninjau dari segi perkembanganya maka usaha mikro, kecil menengah dan besar bisa di kelompokan menjadi 4 kelompok umum yaitu :

1. Livelihood Activities : Ini merupakan sektor usaha informal yang umum digunakan sebagai usaha untuk mencari nafkah harian.
2. Micro Enterprise : Ini adalah sifat dari usaha yang memiliki kemampuan pengrajin namun tidak memiliki sifat dari kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise : Ini adalah perkembangan dari jenis UKM yang kedua yang telah memiliki sifat kewirausahaan.
4. Fast Moving Enterprise : Ini merupakan usaha UKM yang akan berkembang besar berubah menjadi Usaha skala besar.

Undang-Undang Pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bertujuan untuk memfasilitasi promosi dan pengembangan dan peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dan untuk hal-hal yang terkait dengannya dan yang terkait dengannya. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme konsultasi perundang-undangan di tingkat nasional dengan perwakilan yang luas dari semua bagian pemangku kepentingan, khususnya tiga kelas usaha, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah, dan dengan berbagai fungsi konsultasi. Undang-undang tersebut juga berisi ketentuan yang memungkinkan untuk pemberitahuan skema atau program untuk usaha mikro, kecil dan menengah, kebijakan dan praktik kredit progresif seperti halnya kelebihan dan kekurangan usaha kecil.

UMKM, secara kolektif, merupakan pengusaha terbesar di banyak negara berpenghasilan rendah, namun kelangsungan hidup mereka dapat terancam oleh kurangnya akses terhadap alat manajemen risiko seperti tabungan, asuransi dan kredit. Pertumbuhan mereka seringkali terhambat oleh akses terbatas terhadap layanan kredit, ekuitas dan pembayaran. Akses terhadap layanan keuangan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi kerentanan dan meningkatkan investasi pada modal manusia. UMKM menyumbang sebagian besar pekerjaan dan PDB di seluruh dunia, namun, ketika mereka memiliki akses finansial terbatas, ekonomi menderita serangkaian konsekuensi negatif: Peluang ekonomi dan sosial dibatasi, penciptaan dan pertumbuhan perusahaan terkendali, rumah tangga dan perusahaan lebih rentan terhadap ancaman, dan pembayaran lebih mahal dan kurang aman.

Hal Penting Mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah yang luas, kekayaan alam yang berlimpah, penduduk yang banyak, serta memiliki beragam usaha. Bermacam macam jajanan kita bisa dapatkan dengan mudahnya entah itu dari Supermarket, Minimarket, Pasar Tradisional, hingga pedagang kaki lima. Di Sekitar kita, kita dapat dengan mudahnya membeli makanan, peralatan dan lain-lainya karena keberadaan toko yang kita inginkan ada di sepanjang jalan dekat rumah kita. Jika kita ingin belanja bulanan kita bisa pergi ke pasar, atupun supermarket, jika lapar kita bisa membeli nasi goreng yang letaknya tidak jauh dengan rumah kita.

Dari banyaknya jenis usaha yang ada di sekitar kita, anda pasti tahu bahwa usaha usaha tersebut memiliki penggolonganya sendiri sesuai yang tertera Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Jadi di luar sana terdapat beragam usaha dimulai dari mikro, kecil hingga menengah disingkat UMKM. Tapi apakah, anda tahu akan permasalahan UMKM itu sendiri? Jika tidak, mari kita sama sama melihat salah satu realita yang ada di negara kita.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah alias UMKM di Indonesia memiliki peranan dan potensi yang sangat besar bagi rakyat Indonesia, mengapa demikian? Sebagian besar rakyat di Indonesia menjadi pelaku dari UMKM tersebut, entah sebagaipemilik usahanya ataupun sebagai pekerjanya. Secara tidak langsung UMKM sangat berpengaruh kontribusinya terhadap perekonomian di Indonesia. Dari sekian besar pertumbuhan UMKM dan juga kontribusinya terhadap negara, terdapat permasalahan umum yang dialami hampir seluruh UMKM, yaitu tingkat produktivitasnya yang rendah. Salah satu yang menjadi sumber masalah yang mengakibatkan tingakt produktivitasnya rendah ialah tidak adanya informasi untuk memantau maupun mengembangkan perkembangan UMKM oleh manajemen umkm itu sendiri maupun calon investor.

Informasi tersebut ialah Informasi Akuntansi, informasi akuntansi sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan UMKM, mulai dari pengelolaan usaha, membuat keputusan harga, strategi,dan juga investasi. Informasi akuntansi sendiri sangat dibutuhkan oleh pihak luar seperti investor, maupun pemerintah. Dengan adanya informasi akuntansi, UMKM dari usaha mikro sekalipun dapat dengan mudahnya mendapat bantuan dana untuk modal usaha serta pengembanganya dari berbagai macam pihak, entah itu dari pemerintah, kreditor maupun investor. Anda dapet mempergunakan modal tambahan itu untuk memliki cabang baru, gerobak baru, renovasi bangunan, memperbanyak barang dagang, memperluas pasar, serta menambah karyawan. Tidak hanya dari sisi modal, tapi juga  dapat mengatur strategi yang tepat, menetapkan harga yang cocok, dan lain sebagainya.

Tapi, jika tidak adanya informasi akuntansi tersebut bagaimana pemerintah dapat membantu dalam mengembangkan usaha kita, ataupun ada calon investor yang akan mendanai tapi gagal dalam kerjasamanya akibat tidak adanya informasi akuntansi. Hal itu pasti sudah banyak dialami oleh para pelaku UMKM. Umumnya pihak bank mewajibkan seluruh debitor (peminjam dana) untuk memenuhi persyaratanya dalam peminjaman dana usaha nya. Tidak mengenal itu usaha mikro, kecil ataupun menengah semuanya sama rata dalam persyaratan, dan yang paling dasar itu ialah calon debitor harus menyertakan laporan keuangan.

Maka dari itu praktik akuntansi bagi UMKM di Indonesia sangatlah penting, karena dengan adanya praktik akuntansi,akan banyak UMKM yang mengalami perkembangan secara signifkan baik di segi modal ataupun pengelolaanya