Pahami 7 Karakteristik Sistem Ekonomi Campuran

Pada mata pelajaran Ekonomi, kita sudah pernah diajarkan mengenai macam sistem ekonomi. Salah satunya yang pernah diketahui adalah sistem ekonomi campuran, di mana dapat dikelola baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Gaya perekonomian ini adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan pasar. Beberapa negara sudah dikenal dalam mengikuti metode perekonomian ini, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis.

Sistem perekonomian campuran memiliki karakteristik dimana berbeda dari metode ekonomi lainnya. Apabila kamu ingin tahu lebih banyak, boleh simak paparan berikut, ya.

7 Karakteristik Umum pada Sistem Ekonomi Campuran

• Masyarakat Berpartisipasi dalam Kegiatan Ekonomi, namun Tetap Ada Turun Tangan Pemerintah

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di mana masyarakat atau pihak swasta diberikan hak dalam ikut serta pada kegiatan perekonomian negara. Tetapi, pemerintah tetap mengawasi jalannya seluruh pergerakannya.

Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi dari bentuk perekonomian sosialis dan liberal. Artinya, baik publik maupun swasta mampu menjalankan segala aktivitas perdagangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan ekonomi, sedangkan badan usaha milik swasta bebas melaksanakan perdagangannya.

Contoh turun tangan publik supaya mengendalikan perekonomian adalah dengan menetapkan kebijakan moneter atau fiskal, agar memastikan jalannya roda perekonomian dalam negeri stabil, sehingga mengurangi ketimpangan terhadap aktivitas ekonomi.

• Masyarakat Bebas Melakukan Kegiatan Perekonomian

Meskipun pemerintah mengatur kegiatan perdagangan, tetapi penduduk tetap diberikan hak agar mengambil peran pada jalan perekonomian negara. Artinya, orang bisa melakukan langkah ekonomi secara bebas seperti mendirikan usaha, bekerja di suatu perusahaan, melakukan kegiatan jual atau beli dan sebagainya.

Metode ini juga menjamin keberadaan hak masyarakat untuk melaksanakan gerakan perekonomian. Contohnya di Amerika Serikat dan Inggris yang menjamin hak penduduk memiliki properti usaha (property rights). Hal ini mengizinkan penduduk setempat dapat membangun usahanya.

Jika dalam sistem ekonomi seluruh sumber perekonomian dipegang negara, tetapi di sistem ini sebaliknya. Warga mampu memperoleh atau menggunakan sumber produksi dalam negara, meskipun sebagian dikelola oleh negara.

• Terdapat Perubahan Kebijakan Ekonomi

Di metode perekonomian campuran, tendensi pergantian kebijakan ekonomi kerap dilakukan.  Hal ini berbeda dengan metode sistem ekonomi komando atau pasar yang kebijakannya cenderung konstan.

Karena, dalam bentuk campuran biasanya kondisi politik di sekitar mampu mempengaruhi kondisi perekonomian. Contohnya pada saat resesi di tahun 2008, dimana berakibat pemerintah memberlakukan kebijakan pada pasar keuangan dan bank sentral menurunkan suku bunga.

• Terdapat Kepemilikan Publik dan Private

Arti publik disini adalah kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh negara atau pemerintah. Sementara, private berarti aktivitas ekonomi oleh masyarakat atau swasta. Maka itu, pada bentuk ini baik sektor publik atau private berhak mengambil hak kepemilikannya.

Misalnya, pemerintah membangun infrastruktur seperti sekolah negeri, taman kota, rumah sakit dan stasiun kereta api. Sementara, sektor swasta dapat menciptakan properti perusahaan seperti gedung kantor atau pabrik dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya.

• Pemerintah Menciptakan Perencanaan Ekonomi Terpusat

Tentunya sudah diketahui dalam uraian ini jika pemerintah dapat mengawasi aktivitas perdagangan di sistem ini. Maka itu, publik bebas menetapkan kebijakan apapun supaya mencegah ancaman dari penyebab resesi ekonomi, seperti kebijakan penanganan monopoli (antitrust laws).

Maksud dari adanya pemberlakuan ini agar negara semakin sanggup mensejahterakan kondisi perekonomian warga negaranya. Negara dapat menyeimbangkan kesejahteraan antara kelas sosial bawah hingga atas. Misalnya, bantuan peluang kerja, subsidi sekolah, dana pensiun dan bantuan sembako.

Ilustrasi lainnya adalah saat negara mengontrol peredaran harga pada suatu komoditas. Misalnya, pemerintah memberikan patokan harga jual maksimum terhadap obat yang banyak dikonsumsi masyarakat luas, sehingga bisa dijangkau oleh penduduk kelas sosial apapun.

Publik juga dapat mengatur kebijakan fiskal atau moneter setempat seperti memberlakukan pajak mewah, pajak tembakau, cukai minuman keras, dan penentuan suku bunga. Beberapa penentuan ini dilaksanakan karena maksud tertentu, seperti pajak rokok agar mencegah risiko penggunaan rokok oleh masyarakat.

• Sektor Publik Diberikan Kebebasan Memperoleh Keuntungan, namun Tetap Ada Campur Tangan Pemerintah

Pada umumnya, dibentuknya perusahaan baik oleh sektor publik maupun private bertujuan agar menghasilkan suatu keuntungan secara menerus dari aktivitas bisnisnya. Maka itu, pihak swasta diberikan kebebasan menjalankan usahanya agar memperoleh laba usaha.

Tetapi, seperti yang ada pada poin sebelumnya dimana meskipun private bebas menentukan jalan ekonominya, tetap perlu mematuhi regulasi publik. Pemerintah biasanya mengatur agar mencegah penyimpangan distribusi keuntungan usaha, seperti praktik pasar monopoli berlebih.

Praktik monopoli kerap dibatasi karena kemungkinan menyebabkan kekeliruan sistem pasar, seperti harga yang mulai ditentukan oleh sekelompok pengusaha berpengaruh. Selain itu, sistem monopoli dapat memungkinkan suatu perusahaan menguasai seluruh sumber atau aset produksi sehingga sulit dimiliki entitas lainnya.

• Terdapat Permintaan dan Penawaran

Bentuk perekonomian campuran menyerupai sistem pasar bebas, di mana pada bentuk ini kegiatan perdagangan berdasarkan permintaan dan penawaran. Jika dikaitkan dengan mekanisme bentuk campuran, maka disini masih adanya permintaan dan penawaran antar pelanggan dan penjual.

Karena adanya penangan pemerintah, maka bisa membantu apabila terdapat krisis atau kelangkaan komoditas. Negara akan berusaha mengontrol fluktuasi harga dan mengatasi kekurangan bahan produksi supaya kegiatan ekonomi berjalan normal.

Jadi dapat diartikan meskipun adanya pergerakan harga atau penjualan melalui permintaan atau penawaran, namun tetap adanya intervensi publik mengaturnya. Contoh lainnya pada saat negara menetapkan harga tertinggi (price ceiling) atau harga dasar (price floor).