3 Penyebab Perkembangan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal Jalan Ditempat

Pasca penyerahan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Belanda maka Indonesia berhasil memerdekakan diri setelah rangkaian perjuangan yang begitu panjang. Kini Indonesia mulai menata sistem pemerintahan yang akan dianut guna menjalankan roda pemerintahan. Pada awal masa kemerdekaan Ir. Soekarno memilih menggunakan sistem Demokrasi Liberal yang notabene meniru beberapa negara barat. Dalam sistem demokrasi Liberal presiden bertugas sebagai kepala negara, sedangkan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh para perdana menteri. Pada masa demokrasi Liberal bidang politik  cenderung tidak stabil dan negara banyak dilanda kegaduhan. Simak juga ciri-ciri sistem ekonomi campuran.

Tidak hanya bidang politik demokrasi liberal yang dianut Indonesia sejak tahun 1949-1959 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai bidang. Salah satunya adalah hubungan ekonomi dan politik pasca kemerdekaan perwkonomian negara sudah tergolong goncang. Apalagi ditambah dengan berbagai polemik yang kemudian memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masa itu sebagaimana bentuk-bentuk yayasan . Untuk mengetahui lebih jelas, berikut akan kami rangkumkan. 3 penyebab perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal jalan di tempat . Simak selengkapnya.

1. Beban Ekonomi Berupa Hutang Negara

Sejak pengakuan kedaulan Indonesia oleh belanda pada 27 Desember 1949. Indonesia sendiri telah menanggung beban hutang yang tidak main-main. Saat itu hutan kita mencapai 1,5 Triliun rupiah hutang luar negeri dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah. Beban hutang ini tentu sangat berat sebab Indonesia baru saja bebas dan tidak terikat lagi dengan Belanda namun harus menanggung beban hutang yang notabene berasal dari sisa-sisa pemerintahan Belanda di Indonesia. Namun, keputusan ini berdasarkan kepeutusan KMB (Konferensi Meja Bundar) yang pada akhirnya dengan persyaratan yang berat tadi kita akhirnya dapat benar-benar lepas dari belenggu pemerintahan Belanda.

Sebagai negara yang baru berdaulat tentunya menanggung beban hutang yang tidak sedikit sudah pasti sangat membebani perekonomian kita sekaligus menjadi penghambat faktor pembangunan ekonomi . Terlebih lagi Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. Sangat wajar memang, sebab sebagai negara yang baru berdaulat sudah pasti kita baru belajar merintis dari bawah. Sehingga belum ada industri lain yang bisa menopang perekonomian selain dari pada mengantungkan diri dalam bidang pertanian.

Mewarisi politik keuangan yang dirancang oleh Belanda yang merupakan negara yang menganut sistem ekonomi campuran sebagaimana pemerintahan Belanda tidak mampu mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional sebagaimana kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pancasila . Membuat situasi keuangan dan ekonomi kita menjadi kacau balau. Selain itu juga ditambah dengan tidak adanya pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, serta belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Sehingga kemudian kita mewarisi sistem ekonomi yang sudah carut marut sejak awal. 

2. Pengeluaran Pemerintah Meningkat

Beban ekonomi berupa hutang sudah jelas sangat membebani kita. Namun, ada tambahan lain yang kemudian membuat keuangan negara menjadi banyak terpakai sehingga pengeluaran menjadi meningkat. Kondisi ini tidak lain ialah diaebabkan karena banyaknya kerusuhan, dan pemberontakan yang kemudian mengharuskan pemerintah mengucurkan dana untuk menstabilkam situasi dan kondisi agar kembali kondusif. Inilah yang kemudian menambah beban ekonomi sehingga perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal berjalan sangat lambat dan bahkan bisa dibilang stagnan. Simak juga perbedaan ekonomi terbuka dan tertutup , dan faktor perumbuhan ekonomi .

Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan dengan banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Serta tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Tentunya diperlukan solusi untuk mengentaskan masalah ini. Adapun beberapa solusi ekonomi yang ditawarkan untuk memgatasi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut :

• Kebijakan Gunting yang Dicetuskan Oleh Sayfrudin

Dicetuskan oleh menteri keuangan Syafrudi Prawiranegara kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan dimana dilakukan Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini tidak merugikan masyarakat kelat bawah atau masyarakat yang kurang mampu. Karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Tujuan kebijakan ini adalah menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar. Kebijakan ini kemudian membuat kita dipervayai dan diberi pinjaman oleh oihak Belanda sebesar 200 juta.

• Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar.

• Nasionalisasi Dijavasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis.

• Sistem Ekonomi Ali-Baba

Dicetuskan pada masa Kabinet Ali 1 kebijakan ini merupaka sebuah kebijakan yang diumpamakan seperti Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Pada praktenya program Ali-Baba tidak berhasil dikarenakan pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. 

• Gerakan Asaat

Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturuan Cina pada khususnya. Ternyata kebijakan pemerintah ini  memunculkan reaksi  negatif yaitu  muncul  golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi.

• Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara.

RPLT mengalami kegagalan disebabkan oleh Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

3. Tersendatnya Perkembangan Ekonomi Akibat Pergantian Kabinet yang Terlalu Sering

Perkembangan ekonomi pada masa demolrasi liberal yang tidak mengalami pertumbuhan juga disebabkan oleh pergantian kabinet yang terlalu sering. Pergantian ini menyebabkan masa kerjansetiap kabinet terlalu singkat bahkan untuk menyeleaaikan program kerja yang sederhana. Ini juga yang kemudian menyebabkan terjadi ketidaksinambungan program kerja. Sebab jika satu kabinet mundur maka program kabinet lama tentu akan mangkrat dan tidak lagi diteriskan oleh kabinet yang baru. Inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan ekonomi kita saat iu menjadi mandek dan tidak stabil.

Itulah, 3  penyebab perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal jalan di tempat. Tentunya akan dapat semakin membuka wawasan dan sejaran akan perkembangan bangsa ini dari masa ke masa. Sehingga kita tidak selalu menyalahkan pemerintah mengenainperkembangan ekonomi, sebab sejak masa penyerahan kedaulatan  Indonesia memang telah memiliki hutang yang tidak sedikit. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.