Perbankan

Syarat Mendirikan Bank Umum

Review by : Yuli SE., MM

Untuk mengamankan barang berharga kita dalam bentuk uang biasanya kita menyimpannya di Bank. Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dalam pendirian Bank syarat awal yang perlu diperhatikan bahwa Bank, khususnya Bank umum pendiriannya disetujui oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, setoran awal yang diharuskan apabila mendirikan Bank umum adalah tiga triliyun rupiah, dan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Dalam mendirikan Bank pula kegiatan usaha hanya berbasis perbankan saja. Dalam penerapannya Bank memiliki batasan-batasan hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Yang paling penting adalah anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi diberikan penilaian terhadap fit and proper yaitu penilaian kemampuan dan kepatutan. (Baca juga : syarat mendirikan perseroan terbatas pt , Sistem Perbankan Syariah)

Maka, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari pimpinan Bank Indonesia. Pemberian izin dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

1. Persetujuan Prinsip

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan oleh salah satu calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia, disertai dengan:

Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran dasar yang berisi:

Nama dan tempat kedudukan, Kegiatan usaha sebagai Bank, Permodalan, Kepemilikan, Wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. (Baca juga : cara mendirikan perusahaan perseorangan , Pajak Penghasilan Perusahaan)

Data kepemilikan berupa:

Daftar calon pemegang saham, serta rincian besarnya kepemilikan saham, Daftar calon anggota yang dimaksud dibagi menjadi 3: Dalam hal perorangan yaitu dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia, Dalam hal badan hukum wajib disertai dengan : Asd Akta pendirian badan hukum (memuat Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang) Rekomendasi dari instansi berwenang di Negara asal bagi badan hukum asing, struktur kelompok usaha yang terkait dengan Bank dan badan hukum pemilik Bank sampai dengan pemilik terakhir. (Baca juga : syarat pendirian yayasan , Ciri-Ciri Perusahaan Manufaktur)

Dalam hal pemerintah, baik pusat atau daerah disertai dengan:

Fotokopi dokumen yang menyatakan keputusan Pembentukan Pemerintah Daerah bagi Pemerintah Daerah, Dokumen dari pejabat yang berwenang mewakili pemerintah, Dokumen dan/atau surat pernyataan lainnya yang diperlukan oleh Bank. (Baca Juga: Kegiatan Usaha Bank Syariah , Sumber Dana Bank Syariah)

Daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia
Rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama yang berisi:Studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi, Rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang dilakukan, Proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 bulan yang dimulai sejak Bank melakukan kegiatan operasional
Rencana strategis jangka menengah dan panjang
Pedoman: manajemen resiko, pelaksanaan Good Corporate Governance
Rencana Sistem: pengendalian intern, teknologi informasi yang dipakai
System dan prosedur kerja
Bukti setoran modal minimal 30% dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama Gubernur BI
Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank

Persetujuan atau penolakan atas permohonan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Penelitian dilakukan atas pertimabngan kelengkapan dan kebenaran dokumen, tingkat persaingan, kejenuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional, dan juga penilaian terhadap calon PSP, anggota dewan direksi dan komisari tentang kemampuan dan kepatutan. (Baca juga : sistem keuangan internasional – lembaga ekonomi internasional)

2. Izin Usaha

Yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan selesai dilakukan. Setelah dilakukannya persetujuan prinsip dan persetujuan prinsip itu diterima maka hal yang selanjutnya dilakukan ialah mengurus isin usaha. Ada beberapa syarat yang dilakukan dalam izin usaha diantaranya: (Baca juga : pengertian motif ekonomi , Permasalahan Ekonomi Makro)

Akta pendirian badan hukum (berisi Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang)
Data kepemilikan
Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Bukti setoran modal minimal 30% dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama Gubernur BI
Bukti kesiapan operasional : Daftar aktiva tetap dan inventaris, Bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gedung kantor, Foto gedung kantor dan ruangan, Contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional Bank, NPWPdan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). (Baca Juga: Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan , Pengertian Kliring)

Surat pernyataan bahwa pelunasan modal disetor buan pinjaman dan bukan untuk tujuan pencucian uang dari pemegang saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi Bank yang berbentuk berupa Koperasi. (Baca juga : manfaat ekonomi kreatif)
Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia
Surat pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga. (Baca juga : fungsi lembaga pembiayaan)
Surat pernyataan dari anggota Direksi yang bersangkutan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. (Baca juga : fungsi lembaga keuangan bukan bank – peran lembaga keuangan)

Setelah dua tahapan itu dipenuhi secara lengkap , maka izin dalam pendirian Bank sudah disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia secara resmi, melihat pertimbangan serta kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan , serta analisis yang dilakukan Dewan Anggota Bank Indonesia.