Kebijakan Ekonomi Mikro Bagi Perekonomian Suatu Negara

Review by : Yuli SE., MM

Ketika kita berada di dunia perekonomian maka akan senantiasa melihat berbagai permasalahan dan persoalan dalam perjalanannya. Maka dengan haltersebut diperlukan sebuah filter atau alat yang mampu mengatasi permasalahan yang ada. Tak lain dan tak bukan adalah kebijakan pemerintah. ada banyak kebijakan pemerintah dalam perekonomian, seperti kebijakan fiskal, peran kebijakan moneter, kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi mikro dan lain sebagainya. Namun dalam pembahasa kali ini kita akan mengupas dan emmberikan informasi mengenai kebijakan ekonomi mikro. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kebijakan ekonomi mikro, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu ekonomi mikro.

Ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian dalam ruang lingkup atau cakupan yang kecil. Pembahasan ekonomi mikro ini di fokuskan pada segala bentuk perilaku ekonomi dalam lingkup individu, rumah tangga, perusahaan dan pasar. Selain itu ekonomi mikro juga membahas mengenai pemanfaatan dari sumber daya ekonomi bagi kehidupan masyarakat serta perilaku produsen dan konsumen dalam melakukan inetraksi di dalam pasar. Dan pada dasarnya cakupan dari pembahasan ekonomi mikro yakni terbatas pada kegiatan ekonomi yang lebih sempit dan khusus. Dari sini bisa disimpulkan bahwasannya ada beberapa komponen penting yang dibahas dalam ekonomi mikro, antara lain : (Baca Juga: Manfaat Ekonomi Mikro , Teori Ekonomi Mikro)

1. Interaksi pasar barang

Interaksi yang terjadi di pasar barang termasuk ke dalam bagian kecil perekonomian. Alur barang akan menjadi pembahasan karena di sini pasti ada sebuah poin penting baik permasalahan ataupun keuntungan yang ada di dalamnya dan perlu dilakukan pnilaian terhadapnya. (Baca Juga: Fungsi Ekonomi Pasar Modal , Fungsi Pasar)

2. Interaksi pasar faktor produksi

Produksi merupakan salah satu kegiatan penting dalam sebuah perekonomian, dengan adanya pproduksi inilah roda perekonomian akan terus berputar jika produksi mengalami masalah dan hambatan maka perputaran ekonomi juga akan mengalami gangguan. Produksi termasuk ke dalam lingkup kecil perekonomian maka masih termasuk dalam pembahasan ekonomi mikro. (Baca juga: Fungsi Produksi Jangka Pendek)

3. Perilaku konsumen dan produsen

Perilaku konsumen dan produsen dalam perekonomian merupakan salah satu fokus kajian dari ekonomi mikro. Dua pihak ini menjadi penting dalam perekonomian karena mereka lah yang mewarnai perjalanan perekonomian.

Itulah sekilas pengertian tentang ekonomi mikro. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi mikro. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya pengertia dari kebijakan ekonomi mikro adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ditujukan khusus pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan atau sektor apa dan wilayah mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan perekonomian (beroperasi). Secara umum kebijakan ekonomi mikro lebih didominasi oleh pembangunan dan perbaikan infrastuktur, karena dengan infrastruktur yang baik secara otomatis arus modal dan barang pasti akan lancar. (Baca Juga: Peran Ekonomi Mikro Bagi Suatu Perusahaan , Ciri Pasar Modal Yang Efisien)

Berkaitan dengan infrastuktur banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan kebijakan ekonomi mikro dalam pembangunan dan perbaikan infrastuktur dengan menggunakan dana APBD yang berasal dari APBN yang ada. Hal ini perlu dillakukan karena dengan adanya infrastuktur yang baik maka akan mendatangkan beberapa hal positif bagi perekonomian suatu negara, antara lain :

Dengan infrastuktur yang baik, maka arus modal, barang dan input akan lancar dan proses produksipun juga menjadi lancar dengan keadaan ini maka permintaan pasar akan selalu terpenuhi tepat waktu.
Dengan infrastuktur yang baik, maka distribusi komiditas modal dan hasil industri akan menjadi lancar, hal ini akan membuat penawaran agregat dalam perekonomian daerah meningkat.
Dengan infrastuktur yang baik dan mendukung tentunya akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi serta memperlancar arus barang dan juga mampu menekan terjadinya inflasi.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya keberadaan iinfrastuktur akan menentukan kelanjutan dari perputaran roda perekonomian maka dari itu fokus pertama kebijakan mikro adalah pada pembangunan dan perbaikan infrastuktur. Setelah infratuktur sudah baik, maka kebijakan-kebijakan lain akan dilakukan oleh ekonomi mikro, antara lain :

1. Kebijakan harga terendah

Harga keseimbangan merupakan sebuah kewajiban yang harus ada di pasar, dengan harga ini maka tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Hal ini perlu dilakukan karena setiap saat harga akan mengalami kondisi yang fluktiatif, dimana kadang naik dan kadang bisa turun bahkan tetap. Salah satu kebijakan yang mengatur alur harga agar terbentuk keseimbangan harga adalah floor price atau kebijakan harga terendah. Kebijakan ini diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan sehingga menyebabkan penumpukan produk yang ada di masyarakat dan pastinya tidak semua masyarakat akan membeli sehingga pihak yang bersangkutan terpaksa menjual produk dengan harga yang murah. Tentu kebijakan ini merugikan para produsen namun peran pemerintah di sini adalah menetapkan batas minimal harga tersebut sehingga konsumen tidak seenaknya sendiri memberikan harga dan produsen akan terlindungi. (Baca juga : pengertian motif ekonomi , Jenis Asuransi Kerugian)

Contohnya ketika harga beras turun terlalu rendah karena produk tersebut tersedia sangat banyak sehingga permintaan akan otomatis berkurang. Dan jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli pemerintah akan membeli hasil produksi beras tersebut melalui Bulog, kemudian dilanjukan dan didistribusikan ke pasar. Dari penjelasan tersebut kita mampu mengambil sebuah kseimpulan dimana kebijakan harga terendah ini akan mempengaruhi beberapa hal yakni :

Menetapkan harga pasar
Menciptakan sebuah peningkatan dalam hal penawaran
Mengurangi jumlah permintaan
Menurunnya kualitas produk yang diperjual belikan
Pendapatan atau pemasukan produsen

2. Kebijakan harga tertinggi

Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan harga tertinggi, kebalikan dari kebijakan harga terendah. Kebijakan ini diterapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yakni harga melonjak drastis dan sangat tinggi, jika hal ini dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalah berupa inflasi, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat. keadaan ini bisa terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan semakin naik, dalam keadaan ini stok barang sangatlah kurang sehingga para kjonsumen berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, di sisi lain proodusen yang tidak bertanggung jawab akan mengambil kesempatan ini dengan menaikkan harga sesuka hati mereka. (Baca juga : pengertian inflasi menurut para ahli – akibat inflasi)

Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan, pemerintah bisa menerapkan kebijakan harga tertinggi dengan tujuan membentuk harga keseimbangan dan mampu melinfungi hak konsumen. Contoh dari penetapan harga maksimum ini antara lain penetapan harga BBM, harga obat-obatan di apotek, tarif angkutan umum seperti tarif bus kota, kereta api, tarif taksi, kapal laut, pesawat dan lainnya. Di sini pemerintah berperan untuk menetapkan harga maksimum karena permintaan dari konsumen sangatlah banyak, untuk menghindari kenakalan dari produsen atau pihak bersangkutan yang curang. Dari penjelasan tersebut kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya kebijakan harga tertinggi atau maksimum ini mampu mempengaruhi beberapa hal, yakni :

Harga turun
Membuat jumlah permintaan meningkat
Turunnya jumlah penawaran
Turunnya kuantitas atau jumlah produk yang diperjual belikan.

3. Kebijakan pajak

Pajak merupakan salah satu aspek yang dibahas dalam ekonomi mikro, pajak merupakan hal yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan pajak inilah fungsi devisa negara bertambah, pembangunan nasional gencar dilaksanakan. Namun pajak yang dimaksudkan disini adalah pajak yang bisa melindungi produsen asli negara tersebut. Pemerintah menetapkan pajak berbeda-beda pada setiap komoditasnya. Salah satu contoh saat pendatang atau orang luar lebih diminati oleh masyarakat, maka pemerintah menetapkan pajak yang tinggi pada produk asing dengan tujuan agar harga produk asing naik dan masyarakat akan kembali ke produk dalam negeri yang memiliki harga cenderung murah. Pada dasarnya hal ini dilakukan adalah untuk melindungi produsen dalam negeri.