Pada awal tahun 2020, rakyat Indonesia dibuat risau dengan munculnya omnibus law.
Metode omnibus law ini dinilai sebagai bentuk revolusi peraturan pemerintah, tetapi sebagai jalan mulus sentralisme kekuasaan menurut sebagian besar masyarakat.
Lalu apa itu omnibus law?
Omnibus law berasal dari kata omnibus dan law yang memiliki arti hukum untuk semua.
Secara kesimpulan omnibus law ini merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu yang cukup lama karena mengandung banyak materi walaupun isu, subjek dan programnya tidak saling terkait.
Untuk saat ini omnibus law telah diserahkan kepada DPR untuk dibahas lebih dalam mengenai RUU omnibus law cipta kerja.
- Dampak terhadap ketenagakerjaan
Sejak draft RUU cipta kerja diserahkan ke DPR, lalu kemudian dipublikasikan, materi muatannya langsung menuai kontroversi masyarakat.
Serikat-serikat buruh pun ikut andil mengeluarkan suara untuk menolak keberadaan RUU cipta kerja tersebut.
Namun perlu diketahui bahwa RUU yang terdiri dari 11 klaster tersebut tidak hanya mengenai ketenagakerjaan sehingga banyak pemikiran kita yang hanya tertuju disana.
- Dampak terhadap pajak
Secara garis besar revolusi hukum Indonesia ini punya tujuan yang sama. Dalam rancangannya, PPh pada Badan dari sisi tarif akan mengalami penurunan berkala dari yang sekarang 25% menjadi 22% pada 2021-2022 dan 20% pada 2023.
Bahkan, untuk mendorong meningkatnya perusahaan go-public, pemerintah akan memberikan insentif pada perusahaan yang baru go-public dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun.
Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan daya beli / tingkat konsumsi sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, seperti Indonesia, juga meningkatkan nilai dan minat investasi di Indonesia.
Omnibus Law juga memberikan insentif-insentif yang menarik seperti pengurangan dan pembebasan pajak seperti tax holiday, super deduction untuk vokasi dan cakupan riset dan development.
Ini juga termasuk perusahaan yang melakukan penanaman modal untuk kegiatan padat karya, juga fasilitas PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengurangan, dan pembebasan pajak daerah itu akan diatur di dalam RUU baru ini.
- Dampak terhadap investasi
Masuknya devisa melalui investasi dapat menambal defisit. Jika arus investasi asing cukup deras, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan devisanya.
Dalam investasi, kinerja Indonesia masih berjalan dengan baik. Sepanjang 2019, Indonesia mengalirkan investasi masuk sebesar $20 Millyar.
Kembali ke omnibus law, jika tanpa omnibus law investasi di Indonesia sudah naik 2x lipat. Lalu untuk apa omnibus law ini diterapkan?
Sudah sering terjadi pada pemerintahan sekarang tidak ada komprehensif yang mendahului kebijakan. Sepenting apapun kebijakan tersebut tetap masuk dalam ruang lingkup RUU cipta kerja.
