Direktur Jenderal Pajak berweang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atua tujuan lian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengertian pemeriksaan pajak
Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,ata bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sasaran pemeriksaan pajak
Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :
- Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- Kesalahan htung
- Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- Pemotongan dan penguragan tidak sesungguhnya, yang di lakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Kriteri Pemeriksaan pajak
Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak megajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Wajib pajak menyampaika surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar
- Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
Ruang lingkup pemeriksaan pajak
Ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
- Pemberian Nomro Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak selain yang dilkaukan berdasarkan verifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai tata cara verifikasi.
- Wajib pajak mengajukan keberatan
- Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitunagn penghasilan neto
- Pencocokan data atau alat keterangan
- Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil
- Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak permohonan nilai
- Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda
Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau di tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lampau maupun untuk tahun berjalan.
