Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian, karena dengan adanya pajak maka pendapatan dan perjalanan uang akan seimbang dan tidak akan timpang tindih. Tentunya dalam perekonomian ada banyak jenis pajak, mulai dari pajak perorangan, pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan dan lain sebagainya. namun dalam pembahasan kali ini kita akan memfokuskan kajian pada perhitungan PPh 21.
Artikel terkait :
Dalam perhitungan PPH 21 tentunya memiliki dasar hukum atau ketentuan hukum yang mengaturnya agar tetap dalam koridor yang benar dan tidak meyeleweng dari aturan yang ada, untuk perhitungan PPH 21 dasar hukum yang digunakan adalah :
- Dasar hukum yang pertama adalah peraturan menteri keuangan PMK-162/PMK.011/2012 yang berbicara tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak khususnya perorangan atau pribadi.
- Peraturan dirjen pajak nomor PER-331/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasa 26 yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan pribadi atau individu. (Artikel terkait : Undang-undang pasar modal di Indonesia)
Itulah dua dasar hukum yang menjadi acuan tentang perhitungan PPH 21. Dalam menghituang PPH 21 ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mempermudah kita dalam menghitung PPH 21 tersebut, antara lain :
- Metode gross
Metode ini bisa digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu yakni ketika saat itu karyawan yang bersangkutan membayar PPH 21 terutangnya secara mandiri tidak ada bantuan dari pihak manapun bisa dibilang fee karyawan tersebut yang digunakan untuk membayar PPH tersebut. Untuk lebih jelasnya kami akan memberikan sebuah contoh untuk perhitungan PPH 21 dengan metode gross, misalkan :
Gaji Andre sebesar Rp 3.000.000/ bulan (TK/0), dan PPH 21 yang harus dibayarkan sendiri oleh Andre sebesar Rp 30.000, sehingga take home pay atau uang bersih yang diperoleh Andre sebesar Rp 3.000.000 – Rp 30.000 = Rp 2.970.000
- Metode net
Untuk metode net hanya digunakan dalam kondisi tertentu yakni ketika hanya pemberi kerja yang wajib membayar dan menanggung PPH 21 tersebut. Berbeda dengan metode gross dimana pekerjanya yang membayar PPH 21, namun kalau di metode ini yang membayar adalah pemberi kerja atau bos nya. Contohnya
Riko (TK/0) memiliki gaji Rp 2.500.000/ bulan dan PPH 21 yang harus dibayarkan adalah Rp 30.000, namun bukan Riko yang wajib membayar namun pemberi pekerjaan Riko atau Bosnya, hal itu merupakan kenikmatan yang diberikan pada Riko. Jadi gaji Riko tetap Rp 2.500.000 karena dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar PPH 21 tersebut.
- Metode gross-up
Untuk metode gross-up pekerja diberikan tunjangan sebesar pajak yang dipotong. Dan untuk PPH 21 tetap menjadi tanggungan dari si pekerja. Sehingga pada intinya metode ini bertujuan untuk menhitung gaji karyawan sealam satu bulan dan ditambah dengan tunjangan dan dipotong kembali oleh kewajibannya untuk membayar PPH 21.
Contohnya gaji Tohir Rp 2.000.000 dan dia mendapatkan tunjangan sebesar Rp 30.000, sehingga gajinya menjadi Rp 2.030.000 dan Tohir harus membayar PPH 21 sebesar Rp 30.000 jadi gaji bersih yang ia terima sebesar Rp 2.000.000 sama seperti gaji awalnya sebelum dan setelah mendapat tunjangan dan pemotongan pajak.
- Metode non gross-up
Yang terakhir adalah metode non gross-up, metode ini memiliki mkana yang hampir sama dengan metode nett, dimana pekerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar PPH 21 dan tidak berhak mendapatkan tunjangan dari potongan pajak. Jadi gaji atau pendapatanm yang mereka peroleh adalah pure tanpa potongan maupun tambahan.
Itulah beberapa rumus atau metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung PPH 21, kemudian kita akan membahas langkah-langkah yang kita perlukan ketika kita ingin menghitung PPH 21, antara lain :
- Hitung penghasilan atau pendapatan bruto tiap bulannya.
Sebelum menghitung penghasilan bruto kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk ke dalam pendapatan bruto, antara lain : gaji pokok, tunjangan transport dari perusahaan (kondisional), tunjangan perumahan (kondisional), premi atau jaminan kecelakaan kerja, asuransi jaminan kematian, premi asuransi kesehatan dan tunjangann lainnya yang memiliki sifat teratur. Selain itu yang termasuk dalam pendapatan brotu yakni upah lembur, uang perjalanan saat dinas atau tugas, bonus, uang cuti, Tunjangan hari raya (THR). Kemudian hasil bruto ini kita jumlahkan selruhnya.
- Hitung total pengurangan gaji anda
Total pengeluaran disesuaikan dengan aturan atau kebijakan yang sudah ada. Pengurangan ini bertujuan untuk membersihkan gaji dari hak orang lain dan membayarkan kewajaibannya kepada negara. Pengurangan ini terjadi pada beberap aspek yakni biaya jabatan, iuran pensiun (kondisional), iuran jaminan hari tua. sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI yang berisi bahwa biaya jabatan didapat dari 5% gaji pokok pekerja, untuk iuran pensiun kurang lebih 2% dari gajai pokok yang diterima. Namun hal ini tidak berlaku jika anda mengikuti Jamsostek atau BPJS maka besar prosentase pengurangan akan lebih besar akrena iuran dari BPJS diambil langsung dari gaji pokok anda. Besar prosentase kisaran 5,7% dari gaji pokok, namun sebanyak 3% ditanggung oleh perusahaan jadi pekerja cukup dengan membayarkan 2% dari gaji pokok yang mereka terima. Pada umumnya ketika anda bekerja di suatu perusahaan anda akan menerima laporan bukti pemotongan pajak penghasilan dari pihak Sumber Daya Manusia yang sering kita sebut dengan SPT. (Baca juga : cara menghitung pajak pertambahan nilai)
- Hitung pendapatan bersih (netto) setiap bulannya
Yang dimaksud dengan penghasilan bersih tau netto adalah hasil pengurangan dari pendapatan kotor (bruto) anda dengan total pengurangan yang harus anda bayarkan. (Baca juga : cara menghitung pajak mobil)
- Hitung penghasilan bersih selama setahun
Langkah sebelumnya telah membahas cara memperoleh jumlah pendapatan bersih selama sebulan yakni pengurangan dari pendapatan bruto dikurangi dengan total pengurangan. Untuk menghitung penghasilan bersih selaam setahun maka kita hanya tinggal mengalikannya dengan 12 bulan. (Baca juga : metode perhitungan pendapatan nasional)
- Hitung penghasilan yang tidak terkena pajak
Untuk menghitung penghasilan yang kena pajak (PTKP) kita sesuaikan dengan kondisi atau status dari pekerja. Tentu berbeda antara pekerja yang belum menikah dengan pekerja yang sudah menikah, begitu juga dengan pekerja yang memiliki anak satu dengan pekerja yang memiliki 3 anak, dan lainnya.
- Hitung penghasilan yang terkena pajak
Untuk menghitung penghasilan yang kena pajak caranya dengan mengurangi penghasilan bersih selama setahun dengan penghasilan yang tidak kena pajak hingga ditemukkan jumlah penghasilan yang harus membayar pajaknya.
- Hitung pajak penghasilan pribadi sesuai dengan aturan mengenai tarif pajak penghasilan yang berlaku
Untuk menghitung pajak penghasilan pribadi adalah dengan mengalikan penghasilan yang terkena pajak dengan tarif pajak penghasilan pribadi yang sudah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.
- Hitung pajak penghasilan pribadi pada saat bulan berjalan
Untuk mengetahui pajak penghasilan yang harus kita bayarkan selama satu bulan berjalan maka kita bisa membagi total pajak selama setahun dengan 12 karena dalam setahun ada 12 bulan. Kemudian dengan mengetahui pajak penghasilan pada bulan berjalan, kita bisa menhitung jumlah pendapatan bersih setelah dipotong pajak, yakni dengan mengurangi penghasilan bersih pada bulan berjalan yang terletak di poin ke 3 dengan pajak penghasilan pada bulan berjaln yang terletak di poin ke 8.
Itulah beberapa langkah mudah dalam mengetahui jumlah pajak yang harus anda bayarkan untuk lebih memahami tentang perhitungan PPH 21 kita akan memberikan contoh perhitungannya dalam situasi tertentu.
Antonio menjadi pegawai tetap di PT Asia sejak 1 Oktober. Dana ditengah ia menikah dengan seorang wanita namun belum memiliki momongan atau anak. Gaji yang didapat oleh Antonio selama sebulan sebesar Rp 5.000.000 dan iuran yang harus dibayarkan oleh Antonio untuk berbagi kegiatan sebesar Rp 200.000, maka berapakah PPH 21 Antonio pada bulan Oktober tersebut. Cara menghitungnya yakni :
Gaji sebulan Rp 5.000.000
Pengurangan :
Biaya jabatan 5% x Rp 5.000.000
Iuran pensiun Rp 200.000 +
Sehingga didapat penghasilan netto sebesar Rp 5.000.000- Rp 450.000 diperoleh hasil Rp 4.550.000. Kemudian kita akan mencari penghasilan netto Antonio selama setahun yakni Rp 4.550.000 x 3 menghasilkan gaji sebesar Rp 13.650.000.
Setelah penghasilan neto setahun kita kethaui maka langkah selanjutnya adalah mencari jumlah PTKP Antonio dengan cara menjumlahkan WP seniri dan tambahan statusnya yang telah menikah yakni Rp 9.000.000 ditambah dengan Rp 2.000.000 dan hasilnya adalah Rp 11.000.000. setelah tahu jumlah penhasilan netto selama setahun dan PTKP yang dimiliki Antonio maka kita bisa menentukan penghasilan yang kena pajak selama setahun yakni jumlsh penghasilan netto setahun dikurang dengan PTKP = Rp 13.650.000 – Rp 11.000.000 sehingga didapat hasil Rp Rp 2.650.000.
PPh pasal 21 terutang sebesar 5% x Rp 2.650.000 = Rp 132.500
PPh pasal 21 tahun Oktober Rp 132.500 : 3 = Rp 44.167,00
Itulah contoh singkat tentang perhitungan PPh 21 yang mungkin terlihat rumit, namun dengan menerapkan cara-cara diatas maka anda akan mudah dalam merumuskan PPh 21 anda. Dengan adanya hal ini diharapkan para pegawai mendapatkan keseimbangan dengan kewajiban dan haknya. Serta pembangunan nasional tetap berjalan dengan baik. dan pada intinya pentinganya pajak dalam kehidupan perekonomian suatu negara adalah untuk mengatur keseimbangan jalan perekonomian dengan baik. (Baca juga : fungsi pajak dalam pembangunan)
